Jum'at, 13 Jumadil Awwal 1446 H / 1 Februari 2019 17:07 wib
4.300 views
Gerindra Respon Ucapan Rudiantara ke ASN
JAKARTA (voa-islam.com)- Ada beberapa faktor yang membuat netralitas ASN di birokrasi menjadi sekadar utopia seperti yang dilakukan @rudiantara_id kemarin.
Pertama, adanya pembantu presiden menjadi tim pemenangan belakang layar. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap birokrat yang menjadi bawahannya cenderung tidak netral. Hal itu mungkin saja terjadi karena selain adanya kepentingan pribadi dari pembantu presiden agar tetap ‘dipakai’, juga adanya upaya penggalangan dukungan secara terselubung dalam birokrasi.
Kedua, ketergantungan ASN itu sendiri terhadap kekuasaan kandidat usai pemilu. Untuk mengamankan masa depan kariernya, ASN harus mengambil sikap yang jelas agar selamat dari “hukuman” sang pemenang yang menjadi Pejabat PPK. Keikutsertaan pejabat dan ASN sebagai tim pememangan balik layar memberikan pengaruh terhadap netralitas birokrasi, baik secara kelembagaan maupun secara individual.
Apalagi jika yang bertarung adalah bekas atasan maka pastilah kenetralan birokrasi menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Kita sangat menyadari ketergantungan birokrasi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian, maka harus disadari bahwa birokrasi tidak berada di ruang hampa yang bebas dari “intervensi” politik.
Pejabat politik pemenang pemilu akan menjadi nakhoda dan mempengaruhi keberlangsungan individu dan organisasi birokrasi. Terlebih dari sudut pandang normatif, peran sentral pembantu presiden dalam mengangkat dan memindahkan pegawai menjadi senjata ampuh untuk memengaruhi pandangan politik birokrasi.
Bukan rahasia lagi, jika ada pembantu presiden yang melakukan mutasi maupun demosi terhadap ASN yang dianggap menjadi lawan politiknya. Agenda-agenda kerja yang akan dilakukan sebuah instansi juga syarat kepentingan. Agenda kerja dan kebijakan sering digunakan sebagai kampanye terselubung dan kepentingan politis penguasa.
Kebijakan monoloyalitas tersebut pada akhirnya mengakibatkan marjinalisasi dan diskriminasi pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi terhadap rakyat. ASN dibuat sedemikian rupa agar buta terhadap politik.
Pada "zaman now", ASN bukan lagi hanya sebagai implementator dari kebijakan tetapi juga berusaha ikut andil dalam pembuatan kebijakan. Disukai atau tidak, kehidupan ASN tidak bisa jauh dari pertarungan politik. Sudah seharusnya ASN ikut mengkritisi penguasa.
Misalnya, jika ada kebijakan dari penguasa yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, maka ASN "zaman now" wajib memberikan kritik dan masukan kepada penguasa tersebut. Penerimaan ASN baru pada era jokowi tidak serta merta menjadikan mereka berhutang budi pada jokowi dengan menjadi mesin politik pada pemilu mendatang.
Ingat! Mau memilih siapa pun nantinya merupakan hak politik warga negara, termasuk CPNS. Jika memang ASN tidak netral nain harus dalam artian memiliki kepentingan, yaitu berpihak dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bukan pada pemimpin.
Untuk itu, bukan masalah jika ASN mempunyai pilihan terhadap kandidat yang dianggap mempunyai visi-misi yang jelas atau memiliki jiwa melayani masyarakat, seperti jawaban anak buah bapak @rudiantara_id kemarin.
Dengan demikian ASN bukan lagi mesin yang bisa dijalankan sesuai dengan kepentingan politik pimpinan @kemkominfo @rudiantara_id. ASN saat ini harus menunjukkan prinsip politik kritis sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. #RakyatSiapGajiPrabowoSandi
*DPP Gerindra on Twitter
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
