Ada Pembodohan Publik terkait Divestasi Saham Freeport?

JAKARTA (voa-islam.com)- Kewajiban divestasi saham hingga 51 persen, yang merupakan tuntutan Kontrak Karya II dan juga UU No. 4/2009, yang semula merupakan persoalan hukum, akhirnya dilihat oleh Fadli Zon dilarikan menjadi persoalan politik karena digunakan sebagai pintu masuk untuk memperpanjang operasi Freeport sebelum waktunya. Kata dia, kalau kita konsisten dengan UU, Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan pada 2019 ini.

“Tapi perundingan ini kelihatan basisnya bukan UU, melainkan hanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM yang terus-menerus diotak-atik dan disesuaikan untuk kepentingan Freeport,” demikian cuitannya.

Ia pun merasa  heran, kenapa hari ini muncul framing seolah pembelian 51 persen saham Freeport yang menggunakan duit utangan itu dianggap sebagai kemenangan perundingan pihak kita.

Padahal jelas-jelas Freeportlah yang memenangkan seluruh proses perundingan ini. Framing kemenangan tadi saya kira sangat membodohi.”

Maka menurut dia, kita perlu mendalami persoalan ini. 

“Pasca-transaksi pembelian saham kemarin, menurut saya setidaknya ada lima persoalan yang harus dijawab pemerintah.”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Freeport Banyak Melanggar UU
• BPK dan KPK Dihimbau Awasi dan Periksa Transaksi Beli Saham Freeport
• Sandiaga Uno: BPJS Susahkan Masyarakat
• BPJS Nunggak Miliaran Rupiah, Bupati Bogor Sebut Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bisa Terganggu
• Lenyapnya Jargon Revolusi Mental Jokowi
• Kejengkelan Politisi Demokrat yang “Dipaksa” Pilih Jokowi
• Buzzer Dibayar untuk Membully yang Kritis
• Habis Terkena Tsunami, Warga Pandeglang Sekarang Dilanda Banjir