BPN Prabowo-Sandi akan Ambil Langkah Hukum Soal 31 Juta Pemilih Tambahan

JAKARTA (voa-islam.com)- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan menempuh langkah hukum jika pemilih tambahan sebanyak 31 juta dari Kemendagri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dibuka identitasnya. 

Ini penting untuk menjaga Demokrasi yang bersih dan lepas dari kecurangan sistematis oleh penguasa yang ikut sebagai kontestan dalam pemilu ini,” demikian cuitan Ferdinand Hutahaean.

Hal tersebut menurut dia sebagaimana diputuskan oleh KIP No. 0018/VIII/KIP-DKI-PS-A/2018 yang telah memerintahkan bahwa KPU dan Kemendagri wajib membuka data 31 juta DPT secara terbatas. Terbatas di sini artinya dibuka kepada stakeholder Pemilu, salah satunya Parpol.

“Tapi KPU Pusat beralasan, itu putusan KIP DKI Jakarta bukan Nasional.”

Sebelumnya, ada tambahan data pemilih yang belum lama ini diajukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Beberapa pejabat parpol pengusung Prabowo-Sandi pun telah mendatangi KPU dan Bawaslu untuk mendiskusikannya.

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Keadilan Ekonomi dan Kebebasan Sipil Alami Kemunduran
• Hari HAM di Rezim Jokowi, Fadli Singgung Kasus Ini
• Peraih Penghargaan Revolusi Mental Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh KPK
• GNPF Ulama Tanggapi Kasus Habib Bahar bin Smith
• Ada Ancaman ke Media Tertentu untuk tidak Beritakan Reuni 212
• Malam sebelum Reuni 212 Ada Ledakan, Ini Cerita Panitia
• Kenapa Habib Bahar bin Smith dan Tokoh Islam Lainnya Cepat Diproses?
• Pelaku Penjual Blangko e-KTP Teridentifikasi, tapi belum Tertangkap?