Jokowi, Akui saja bahwa telah Salah Urus Ekonomi (Rupiah)

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo, daripada seperti kerap membela diri bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja alangkah baiknya jika mengakui sebaliknya.

Saat kondisi ekonomi seperti saat ini menurut saya penting bagi pemerintah mengakui kesalahan strategi dan mengajak rakyat untuk bersama jaga negara ini mumpung semangat #asiangames2018⁠⁠masih hangat,” demikian saran pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio di akun Twitter pribadi miliknya, baru-baru ini.

Pengakuan tersebut menurut dia tentu mempunyai dampaknya. Namun demikian, itu lebih baik bagi Jokowi jika dirinya ingin dilihat sebagai salah satu orang yang berjiwa kenegarawanan.

“Memang imbas perolehan suara menurun akan sangat terasa apalagi bila mengakui bahwa belanja infrastruktur terlalu besar dan ada beberapa proyek yang terlalu ambisius. Nah di sinilah rakyat akan menilai kenegerawanan seorang @jokowi, apakah beliau seorang pemimpin atau hanya sekedar penguasa. Bila seorang pemimpin maka tidak akan diambil strategi #buyingtimes seperti yang saya sebutkan tadi.”

Sebelumnya ia menyatakan Jokowi kelihatannya pilihan populis yang akan diambil sampai berharap bisa 2 periode, baru setelah pilpres perbaiki ekonomi (Rupiah) daripada menaikkan harga BBM yang akan membantu ekonomi tapi bahaya untuk suara di 2019 maka mungkin Jokowi akan pilih strategi buying times sambil berdoa. “Kali aja rupiah bisa menguat sendiri dan berharap tidak ada spekulan yang ikut campur.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jokowi ingin Selamatkan Rupiah atau Selamatkan Elektabilitas?
• Nalar Kepolisian Disebut Mengerikan, Kepemudaan: Akal Sehat Dibuang
• Kaitannya Temuan 25 Juta Pemilih Ganda dengan Kasus e-KTP
• Bawaslu Minta KPU Tunda Rekapitulasi DPT Nasional karena Banyaknya Data Ganda
• Ideal Penegakkan Hukum: Penceramah Dilindungi, Pengancam Ditangkap
• Pelarangan Ceramah Agama, Fadli Singgung PKI
• UAS dan Keanehan di Negara Hukum
• Pelarangan Tagar Berpengaruh ke Kegiatan Umat Islam?