Kaitkan Profit atas Bencana Lombok, Pemerintah Dianggap tidak Beradab

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dianggap oleh politisi senior, MS Ka’ban mencerminkan tidak bersikap manusiawi terhadap atas apa yang terjadi di Lombok, NTB. Bukannya malah berempati lebih kepada rakyat di Lombok, pemerintah malah berpikir untung-rugi jika status bencana nasional diterapkan.

Musibah gempa Lombok, NTB memunculkan watak kemanusiaan yang tidak beradab tersisa dari pernyataan para penguasa ketika ratusan korban manusia dinilai dari profit and loss kunjungan wisata, sungguh tercabut keberkahan dari kekuasaan mereka. Ya, Rabb, gantilah meraka dengan yang lebih baik,” demikian cuitannya, belum lama ini.

Sama halnya dengan Ka’ban, politisi dari PKS Mardani Ali Sera juga nampak menyesalkan apa yang direspon oleh pemerintah. “Jika mengurus negara disamakan mengurus perusahaan, maka maunya untung.

Bernegara harus meluaskan keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia, besarkan empati, gemuruhkan cinta. Korban terlalu banyk berjatuhan, kesampingkan dahulu takut rugi. Maksimalkan bantuan, cinta jangan hilang,” katanya, belum lama ini, ketika mengomentari salah satu judul berita di media: “Seskab: Jika Gempa Lombok Bencana Nasional, Kerugiannya Lebih Banyak (https://twitter.com/liputan6dotcom/status/1031614108771053568?s=21), di akun Twitter pribadi miliknya.

Lombok terus diguncang gempa. Setidaknya sudah ratusan nyawa yang hilang. Harta benda pun demikian. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Utang Era Soeharto "versus" Utang Era Jokowi
• UU yang Perlu Diketahui (Jokowi) karena Ucapannya Berpotensi TNI-Polri Berpolitik
• Bawa TNI-Polri dan Kepentingan Jokowi di Pilpres 2019
• Pesan: Jokowi, Jangan jadikan TNI-Polri Jurkam Pilpres
• Jokowi terkesan "Seret" TNI-Polri terkait Kinerjanya
• Jika Menjadi Presiden, Benarkah Prabowo tak Lupakan Ulama?
• Kinerja Jokowi Soal HAM bukan Buruk, tapi Gagal
• Pidato Jokowi Soal Ini untuk Kepentingan Pilpres