Pemerintah Jamu Parpol Koalisi di tengah Rakyat yang Lapar

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintah diingatkan betul bahwa kasus kematian karena kelaparan yang terjadi di Maluku tidak dianggap kecil atau dikecilkan.

“Pemerintah tak boleh mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kelaparan yang dialami oleh sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu,” Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan, Jumat (27/7/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Seharusnya, ia melanjutkan, pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dlm berbagai varian. 

“Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu. Jadi, ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, jangan sibuk memoles diri dengan pencitraan.”

Pemerintah juga diingatkan olehnya agar tidak terlalu sibuk dengan hal-hal terbaru seperti obrolan koalisi di Pilpres sehingga melupakan ada rakyatnya yang kelaparan.

“Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Anggaran Naik Berlipat-lipat harusnya Mampu Cegah Kematian karena Lapar
• Ada Anggapan Kasus Penyiraman Air Keras ke Wajah Novel tak Ingin Diselesaikan
• Seremonial sambut Novel oleh KPK, Fahri: Rakyat dapat Apa?
• Mesin Medsos Pemerintah Dianalogikan Fahri Persia versus Sparta
• [VIDEO] DAMIN SADA: Polisi Harus Adil Soal Penangkapan Aktivis Ciketing
• [VIDEO] Kasus Novel Baswedan Tak Terungkap, Masyarakat Berpikir Jokowi Tak Komitmen Berantas Korupsi
• Polling: Aher Bakal Cawapres yang Paling Dekat dengan Umat Islam
• Beginilah Nasib-nasib BUMN di Rezim Jokowi, Negara Tergadai?