Dahnil Buat Poling Posisi Mendagri Diduduki Jendral Polisi Aktif Jelang Pilkada, Ini Hasilnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak merespon Mendagri terkait keinginannya mendudukkan seorang Polri di kursi Gubernur atas alasan keamanan. Dahnil meresponnya dengan cara membat poling di akun Twitter pribadi miliknya, yang maksudnya adalah Mendagri diganti oleh Jendral Polri.

Sebanyak 70 persen lebih netizen menyetujui bahwa Mendagri diganti oleh seorang yang berlatar belakang polisi. “Sahabat keren, mau gak klo kita usul, karena ada potensi kerawanan Nasional jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 maka Presiden @jokowi perlu mempertimbangkan Mendagri diganti dengan Jenderal Polisi aktif dari Mabes Polri (78 persen setuju, red),” demikian tertulis di akun pribadinya, Ahad (27/01/2018).

Dia malah me-mention akun Jokowi untuk mempertimbangkan hasil polingnya. “Karena Jelang Pemilu 2018 dan 2019 ada potensi kerawanan Nasional, maka perlu dipertimbangkan Pak @jokowi mengganti Menteri dalam negeri dengan Jenderal aktif dari Polri. Terimakasih.”

Sebelumnya, Mendagri memang berencana mendudukan Jendral polisi sebagai pelaksana tugas sementara menggantikan Gubernur yang mengikuti Pilkada. Mendagri, dalam hal ini daerah yang dimaksud adalah Jawa Barat dan Sumatra Utara. Namun rencana Mendagri ini banyak ditentang, di antaranya melanggar UU. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Polri jadi Jabat Gubernur Sementara, Pemerintah Diingatkan Masa Kelam Dulu
• Mendagri ingin Polri Duduki Kursi Gubernur Sementara, Jokowi Diminta Buat Perppu
• Terkait Polri Plt. Gubernur, Tjahjo Kumolo mesti Baca Ulang Peraturan Ini
• Ingin Duduki Polri di Kursi Plt. Gubernur, Mendagri Berupaya Turunkan Elektabilitas Jokowi?
• Pemerintah Respon Tren Rokok Elektrik dengan Tarif Cukai Tinggi
• Dianggap Lecehkan Kapolda Setempat, Mendagri Diminta Mundur
• Polri Duduki Posisi Gubernur Sementara: Tidak Paham Aturan atau Sebuah Agenda?
• Posisi Gubernur Sementara Diduduki Polri, Pengamat: DPR mesti Gulirkan Hak Interplasi