Belum Saja Diskusi Kita Sudah Ditangkapi, Belum Lagi jika Bicara Kejanggalan Reklamasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat energy menunggu masih menunggu pemerintahan Joko Widodo untuk mengambil sikap bagaimana ke pengusaha. Pasalnya, menurut dia saat ini kekayaan Indonesia sudah mulai terancam karena banyak dimiliki oleh pengusaha asing.

Salah satu yang ia suarakan seperti amandemen UUD. Amandemen menurutnya bisa jadi mengubah orang yang tidak berkuasa tetapi merasa berkuasa atas amandemen tersebut. “Mereka ini orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Itu saya kira perlu dicamkan. Dan sebaliknya ada yang ingin mengamandemen UU Dasar, terutama di kata ‘Indonesia Asli, baru saja kita berusaha adanya pembahasan mengenai ini (amandemen) sudah banyak yang ditangkap-tangkapi.

Padahal kita sebut anti liberal, ada yang anti dengan dominasi asing, maka dari itu kita ingin kembalikan UU itu kepada aslinya. Tapi baru saja mau menyuarakan dan galang kekuatan kemudian dicari-cari alasan untuk (diskusi) tidak boleh lanjut. Siapa yang melakukan ini? Kembali ke oligarki. Jadi sekali lagi yang saya kira adalah musuh kita adalah oligarki yang busuk dari pengusaha dan penguasa,” kata Marwan Batubara, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Salah satu contoh yang ia ingin katakan adalah bagaimana saat ini terdapat kasus reklamasi tetapi belum juga nampak substansi persoalannya. “Nah kita tunggu nih penguasa saat ini, bisa tidak menjauhkan diri dari pengusaha-pengusaha itu. Contoh nyata adalah bagaimana uang penguasa—pengusaha bisa untuk dipakai beberapa kelompok itu terpilih dalam pemilu dan sebagainya dengan ijon: izin soal reklamasi itu, misalnya sangat nyata.

Uangnya sudah dikasih duluan. Lalu apa yang diingini oleh pemberi uang ini dengan izin-izin untuk membangun gedung-gedung reklamasi itu, ya tidak bakal keluar. Tapi di situlah nampak tidak ada penegakkan hukum dan tidak ada penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas KKN,” katanya lagi. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KAM: Impor Beras Khianati Nawacita
• Fahira Idris: Jangan Pilih Parpol Pro Miras dan yang Menolak Perluasan Pidana Zina
• PAHAM Minta Ketua MPR Ungkap Lima Fraksi DPR Pendukung LGBT
• [VIDEO] PT RUM Diberi Waktu Sebulan Atasi Bau Busuk Limbah
• Parpol Setuju Jual Bebas? Ka'ban: Di Negeri Komunis Vietnam Saja Miras Dilarang
• Seakan Membanggakan, Pengamat Ajak Istilah LGBT Diganti dengan Homo dan Lesbi
• Ini Respon Tegas Fraksi PKS terhadap Minuman Keras yang Dijual Bebas
• Polemik Becak, Adhie: Di Jepang masih Beroperasi dan Penariknya Perempuan