HTI: Perppu Cacat dan Tidak Genting, Buktinya Jokowi Masih Bisa Jalan-jalan dan Selfi

JAKARTA (voa-islam.com)- Juru Bicara (jubir) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang baru dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo cacat. Cacat secara procedural dan cacat secara substansi. Ismail pun menyatakan penolakannya. Ia pun tegas menolaknya.

“Di procedural kita tidak melihat adanya kegentingan. Buktinya Presiden masih bisa jalan-jalan ke luar negeri dan melakukan selfi. Kemudian secara substansial, Perppu ini bisa membawa negara kita ke era diktatorism karena ada unsur penting yang ingin mesti bisa tegakkan melalui media keadilan justru dihilangkan oleh pemerintah, yaitu pengadilan,” sampainya, Sabtu (15/07/2017), di Jakarta.

Menurutnya, lebih baik Jokowi melalui pemerintahannya menerbitkan Perppu lainnya seperti Perppu soal isu ekonomi dan perburuhan di Tanah Air. “Dan saya sepakat dengan pendapat Pak Fadli Zon itu bahwa ada ada yang lebih mendesak di antaranya soal sempitnya lapangan tenaga kerja, narkoba, kriminalitas dan segala macamnya ,” usulnya.

Sebab menurutnya, melalui Perppu tersebut, pemerintah dapat saja menuduh siapapun tanpa ada pembelaan hukum sebagaimana umumnya di negeri demokrasi. “Pemerintah melalui Perppu ini bisa menuduh siapapun  sebagai kelompok atau ormas anti Pancasila tanpa bisa dibuktikan di pengadilan dan pemerintah bisa ambil tindakan semena-mena.

Dan itu kemunduran besar. Bahkan dengan Perppu ini anggota dan pengurus bisa dipenjara,” tutupnya sesal. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PAN Tidak Khawatir Menterinya Dicopot Jokowi, pun Alasannya Ini
• Perppu No. 2 Tahun 2017 Berpotensi Lahirkan Penjajahan dan Politik Balas Dendam
• Peran Pengadilan Dihapus di Perppu akan Menyebabkan Tangan Pemerintah Kotor
• Presiden Terbitkan Perppu No. 2/2017, AMPS: Jokowi Gemar Tipu Rakyat
• Fadli: Pemerintah Tidak Mampu Kelola Negara, Diagnosa Salah, Beri Obat pun Salah
• Soal Perppu Pembubaran Ormas, Amien Rais: Target Utamanya Ormas Islam
• Kebebasan Berpendapat dan Keadilan di Rezim Jokowi Mulai Dipertanyakan DPR
• Era 60-an Diprediksi kan Terjadi kembali jika Jokowi Tetap Ngotot Soal Perppu