Kebodohan Demokrasi: Terkotak-kotak dan Tidak lagi Mampu Kritis

JAKARTA (voa-islam.com)- Pilkada yang ada di Indonesia dinilai sangat mahal. Saking mahalnya dan bau transaksional, Pilkada dengan seperti itu dirasa tidak pantas diterapkan di Indonesia.

Belum lagi soal bahasa-bahasa 'perdagangan' dalam lobian politik yang tidak pas.

"Pilkada mahal itu ujung-ujungnya politik transaksional. Malah ada istilah investor Pilkada. Itu istilah yang tidak patut. Dan juga tidak layak diterapkan di Indonesia," kata peneliti LIPI, Siti Zuhro, Senin (10/04/2017), di Menteng, Jakarta.

Media, sebagai salah satu pilar pun dihimbau agar mampu memberikan keseimbangan dalam informasi, termasuk pula dengan lembaga survey.  "Tidak berpihak itu sebagai bagian penting. Ini memang sulit untuk bangun konsolidasi. Tolonglah, media perlu perlu bawa negara ini dengan betul," harapnya.

Menurutnya, jika media dan lembaga survey berpihak kepada salah satu golongong/paslon dan lainnya, maka yang akan terjadi masyarakat Indonesia akan terkotak-kotak.

"Agar kita tidak menjadi bodoh dalam demokrasi karena disekat sedemikian rupa sehingga diri kita tidak lagi merdeka dan tidak lagi mampu kritis," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Cegah Rekayasa Data Hak Pemilih Cagub di DKI, Masyarakat Diminta Bantu KPUD
• Pemerhati: Pemilu DKI 2017 Paling Terburuk, Ini Penyebabnya
• Kebhinekaan Sudah Final, Peneliti: Jangan Perjual-Belikan di Kampanye, apalagi dengan Ngemis
• Pengamat: Klaim Berhasil Bangun Masjid adalah Klaim Palsu, Awas Dijadikan Bahan Kampanye Ahokers
• Naskah Tuntutan Belum Selesai Diketik, Sidang Ahok Ditunda Setelah Pemungutan Suara Pilkada Jakarta
• Politik-Agama Dipisah, Politisi: Pejabat Disumpah Pakai Kitab Suci, Bukan Pakai Buku Telepon
• Penyidik KPK yang Tengah Tangani Korupsi E-KTP Disiram Air Keras Usai Shalat Subuh di Masjid
• Densus 88 Tembak Mati 6 Terduga Teroris di Tuban, Komnas HAM: Telah Terjadi Praktek Judicial Killing