Melalui Resolusi DK PBB, Pemerintah Myanmar dapat Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

JAKARTA (voa-islam.com) - Kejahatan genosida terhadap Etnis Rohingya yang dilakukan kelompok mayoritas Penduduk Burma yang disponsori Pemerintah Myanmar dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional Adhoc melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini diutarakan oleh Heri Aryanto, Advokat yang aktif dalam Advokasi Rohingya sejak tahun 2012.

Menurut Pria yang pernah menginjakan kaki di Arakan pada Tahun 2013 silam ini, individu-individu pelaku kejahatan genosida termasuk yang mensponsori kejahatan tersebut dapat diseret ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court), apabila terbukti Pemerintah Myanmar tidak mau atau tidak mampu mengadili kejahatan genosida tersebut melalui instrumen pengadilan nasionalnya. Syaratnya, DK PBB harus menggelar sidang dan membentuk Resolusi yang memberikan kewenangan untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional Adhoc atau International Criminal Tribunal for Myanmar (ICTM).

“Resolusi DK PBB syarat mutlat untuk menyeret Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional karena Myanmar bukan Negara Anggota Statuta Roma”, jelas Heri yang tergabung di SNH Advocacy Center.

Ia menambahkan bahwa sidang DK PBB ini dapat segera terealisasi apabila Negara-negara Anggota mempunyai tekad dan tujuan yang kuat untuk menjaga perdamaian dunia. “Bagaimana mungkin perdamaian dunia dapat terwujud, sementara di suatu Negara ada jutaan warga negaranya dianiaya dan dibunuh, dan dunia membiarkannya”, imbuhnya.

Untuk itu Pemerintah Indonesia diminta untuk memainkan perannya secara aktif dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Myanmar. “Mari kita dorong Pemerintah Indonesia untuk mensponsori digelarnya sidang DK PBB”, pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Walhi Jakarta Kritik Pemanfaatan Car Free Day sebagai Panggung Politik
• Kasus Ahok yang Nistakan Islam sengaja Dipermaikan seperti Sepak Bola, Esensinya Dikaburkan
• Warga yang Ingin Olahraga di CFD Merasa Terganggu dengan Parade 412
• Rakyat Tarik Uang Bentuk dari Ketidakpercayaan Ekonomi kepada Pemerintah
• Parpol Pendukung Jokowi Diduga Sewa Bus Transjakarta untuk Aksi 412
• Kasus Ahok Nistakan Islam, Pilkada 2017, Pilpres 2019, dan Kegelisahan Konglomerat
• Peserta "Kita Indonesia" Kecewa Hanya Diberi Uang Transportasi Rp 50 Ribu
• Diam-diam Sorot Sampah yang tengah Dibersihkan Petugas di Masjid Istiqlal, Metro TV Diusir Massa