Pengamat: Para Kartel dan Mafia Duduk Nyaman karena Ada Perlindungan dari Istana

JAKARTA (voa-islam.com) - Adanya dugaan kuat kartel dan mafia bertengger di istana bisa jadi ini membuktikan bahwa pemerintahan Joko Widodo sedang "memerdekakan" para perampok di sana.

"Pokoknya, keadaan politik di era Presiden Joko Widodo saat ini bagaikan predator Piranha menemukan mangsanya. Para koruptor, perampok dan penjual negara menemukan kemerdekaannya untuk merampok kekayaan negara dengan dilindungi oleh Presiden. Sebagai contoh adalah kartel dan mafia yang sedang beroperasi di Telkom dan Telkomsel. Tentu kita masih ingat twit-twit Triomacan2000 tahun 2013 tetang rencana besar perampokan  melalui rekayasa projek di Telkom dan Telkomsel yang dilakukan oleh penguasa dan mafia telekomunikasi di Telkom, WST dan ES dengan TBIG nya," kata Haris Rusly dari Petisi 28 melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu yang didapat voa-islam.com.

Menurut dalam tulisan itu, Haris menyebut hal ini ersis seperti Petral yang pernah menjadi mafia minyak di Pertamina, di Telkom diduga ada mafia Telekomunikasi dengan TBIG, penguasanya WST, ES dan SSU.

"Sebagai contoh salah  satu modus pratek mafia projek di Telkom dan Tsel dilakukan melalui program-program capex dimana penyerapan capex tidak berdampak langsung terhadap kinerja keuangan pada RKAP tahun berjalan (EBITDA maupun NetIncome)."

Sedangkan pola transaksi pada umumnya dilakukan melaui kerjasama pihak ketiga dengan anak perusahaan Telkom yang secara regulasi dapat dilakukan penunjukan langsung kepada anak perusahana terkait karena kepemilikan sahamTelkom diatas 90 persen.

"Namun kerjasama anak perusahaan dengan Pihak Ketiga yang merupakan bagian dari 'kelompok tertentu' dibuat sedemikian rupa agar dominan benefit terdapat pada pihak 'kelompok tertentu' tersebut." (Robi/voa-islam.com) 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ada Rekayasa yang Dibangun untuk Berangus APBN di Era Jokowi?
• Mendapatkan Informasi dari Berbagai Sumber, Jokowi Berhentikan Menteri ESDM yang Baru Terpilih
• Kasus Paspor Menteri ESDM, Mahfud MD Teringat Kasus Imigrasi Ustadz Abu Bakar Baasyir
• Ahok Tidak Pantas menjadi Gubernur karena Ingkar Ucapan Soal Cuti untuk Masa Kampanye
• Soal Aset DKI Terbengkalai, Pengamat: Ahok Tidak Layak sebagai Gubernur
• Banyak Dugaan Kuat Ahok Tersandung Korupsi, tapi Belum Satupun Temui Titik Terang
• DKI Tidak Menjaga Asetnya, Temuan BPK Tidak Ditindaklanjuti?
• Maimon Herawati: Banyak Media Massa Memihak kepada Pemodal