Setara Institute: 58 Persen Siswa SMA Inginkan Hukum Agama di Setiap Aspek Kehidupan

JAKARTA (voa-islam.com)— Lembaga yang mendukung pluralisme dan hak asasi manusia, Setara Institute, baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terkait tingkat toleransi siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya.

Salah satu hasil survei dikatakan dari total 760 siswa sebanyak 437 responden atau 58 persen menginginkan hukum agama (syariat) di setiap aspek sendi kehidupan di Indonesia. Yang tidak setuju sebanyak 131 responden atau 17 persen, ragu-ragu 130 responden atau 17 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 60 atau 8 persen responden.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naispospos, seperti dikutip Tempo, Rabu (25/5/2016) menganggap hasil itu sebagai gambaran imajinasi masyarakat yang sebagian besar belum memahami problem empiris dan sosial yang lebih kompleks.

Sementara hasil lain, yang ditarik dari pertanyaan: pemerintahan apakah yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Sebanyak 647 responden atau 86 persen menjawab demokrasi. Pilihan lain yang disediakan menunjukkan 85 responden atau 11 persen menjawab khilafah, 16 responden atau 2 persen tidak tahu/tidak menjawab, dan 6 responden atau 1 persen menjawab monarki.

Hasil lainnya menunjukkan persetujuan atas pengaturan kehidupan manusia oleh agama diafirmasi oleh 69 persen responden. Yang tidak setuju sebesar 21 persen responden. * [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Aktivis Ini Minta Wartawan Jangan Asal Tulis Berita, Terlebih Berita Kebohongan Soal DKI
• Kejahataan Seksual, selain Dipenjara, Rencananyaa juga Dapat Dihukum Mati
• Gerindra Sebut Pemerintah Tidak Mampu Kendalikan Nilai Tikar Rupiah
• Ini Doa Politisi untuk Pemimpin DKI Mendatang Paska Ramadhan
• KPK Tunggu Demonstrasi Besar Tersangkakan Ahok/Tunggu Perang Badar Antar Warga dengan DKI?
• Pengamat Ini Berharap Gerindra Tetap Menjadi Oposisi Hingga 2019
• Presiden Jokowi Umumkan Hukuman Kebiri bagi Pemerkosa
• Gerindra Dihimbau Jangan Andalkan Konferensi Pers Saat Mengkritik Kebijakan Jokowi