Desak Ahok Mundur, DPRD Janji Gunakan HMP-nya

JAKARTA (voa-islam.com)- Ribuan massa dari wilayah Utara mendesak anggota DPRD DKI menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) ke Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Desakan ini warga lontarkan karena mereka menilai ada beberapa kebijakan Ahok yang melanggar atau bahkan menabrak undang-undang, seperti penggusuran Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium, dan kemungkinan pula warga Luar Batang.

Selain itu warga juga mendesak DPRD gunakan HMP-nya karena selama Ahok memimpin telah menciptakan rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015 serta pula persoalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Desakan massa ini sebelumnya sempat terkendala karena ada beberapa hal. Salah satunya yakni mesti dilakukannya komunikasi antar anggota dewan atau antar fraksi. Mereka diterima oleh M Taufik.

Setelah beberapa lama, kisaran satu jam, akhirnya DPRD berjanji akan menggunakan HMP.

"Tadi kita masuk. Anggota dewan berjanji akan gunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mantan Bupati Bangka Belitung terseebut. Dan anggota dewan berjanji hal itu akan coba diimplementasikan dalam kurun masa kerja, yaitu 7 hari," kata salah satu perwakilan.

Akan tetapi, jika dalam waktu 7 hari tidak terealisasi, massa mengancam kembali datang.

Massa datang dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang. Sempat terjadi kisruh kecil namun dapat diatasi. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Komunis, Liberal, & Kapitalis Diminta Angkat Kaki dari Indonesia
• Ada Apa Pimpinan KPK Ikut Lawatan Presiden ke Luar Negeri?
• Pemerintah Jokowi Diprediksi kan Gagal Membayar Utang pada Tahun 2016
• Masalah Serius: Pemerintah Gagal Serap APBN dan Timbun Utang
• Ribuan Warga Bekasi Kosongkan Kolom Agama di KTP, Mereka Aliran Kepercayaan?
• Maarif Institute: Yogyakarta, Bandung, dan Denpasar Kota Paling Islami
• Masyarakat Peduli Kediri Minta Pemerkosa 58 Anak Dihukum Berat dan Denda Rp 5 Miliar
• KPAI Desak Hakim Vonis Berat Pengusaha Kediri Pemerkosa 58 Anak