Bela Densus 88 Ruhut Sitompul Sebut Hak Azasi Monyet, Pemuda Muhammadiyah Lapor ke MKD

JAKARTA (voa-islam.com)--Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendatangi DPR RI, Jumat (29/4/2016).

Dalam laporannya, Pemuda Muhammadiyah menyertakan sejumlah bukti dugaan pelanggaran etik Ruhut Sitompul.

Ruhut dianggap melecehkan Hak Azasi Manusia (HAM) dengan maksud membela Densus 88 Antiteror Mabes Polri terkait tewasnya Siyono, terduga teroris warga Klaten, Jawa Tengah. Ruhut memelesetkan kata HAM menjadi Hak Azasi Monyet.

"Walaupun Ruhut sebagai anggota mempunyai hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu etik," ujar Dahnil Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Menurut Dahnil, ada sejumlah aturan yang dilanggar Ruhut Sitompul, yaitu Pasal 51 ayat (1) huruf (f) UU No 8/2013, Pasal 81 huruf (a) dan (g) UU No 17/2014, Pasal 2 ayat (4) Peraturan DPR No 1/2015, Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan DPR no 1/2015.

Dia mengingatkan, meskipun anggota DPR memiliki hak imunitas, tapi ada batasan berupa kode etik. Maka itu pihaknya meminta MKD menindak tegas Ruhut Sitompul.

"Sudah selayaknya, saudara itu untuk ditindak secara tegas oleh MKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Dahnil.* [Sindo/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ada Dugaan Pimpinan Bertemu Ahok, Netizen Minta KPK Dibubarkan
• Benarkah Ada yang Disembunyikan KPK Soal Dugaan Korupsi Ahok di Sumber Waras?
• Elektabilitas Terjun Bebas, Pengamat: Ahok pun Mulai Panik karena Etika & Hantaman Berbagai Kasus
• NKRI Ingin Bertahan Hingga 1000 Tahun? Pengamat: Jangan Beri Kekuasaan kepada Cina!
• Pribumi Mutlak Miliki Indonesia, Bila Ada Orang Cina Tidak Ikut Aturan, maka Usir Saja!
• Sudah Mirip-mirip Orde Baru, Jumhur Hidayat: Kekuasaan Bisa Semakin Liar!
• Untuk Sadarkan Gubernur DKI dan Pemerintah, Aktivis: Apa Perlu Kita Bakar-bakaran Dulu?
• Ada Upaya Menekan KPK Soal Kasus Sumber Waras, JALA: Kami Terus Kawal