Mahasiswa Solo Tuntut Sidang Etik Densus 88 Kasus Siyono Dilakukan Terbuka

SOLO (voa-islam.com)--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret menggelar unjuk rasa di depan Mapolresta Surakarta, Rabu (20/4/2016). 

Mereka menuntut tranparansi hasil sidang etik terhadap Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Mabes Polri, atas terbunuhnya Siyono, terduga teroris di Klaten, Jawa Tengah. Seperti diketahui Polri menggelar sidang etik personil Densus 88 secara tertutup.

Farhan Ramadhana, Menteri Jaringan dan Aksi BEM UNS mengatakan hasil autopsi yang dilakukan tim dokter forensik Muhammadiyah pada jasad Siyono akhirnya membongkar kebohongan Polri.

Sebelumnya Polri merilis Siyono tewas akibat kelelahan setelah melakukan perlawanan saat menjalani penyidikan.

“Polri harus menyudahi kebohongan, Densus 88 sudah terbukti melakukan kesalahan prosedur yang mengakibatkan hilangnya nyawa Siyono,” kata Farhan.

Menurut Farhan, bukan tidak mungkin sidang etik yang dilakukan Densus 88 hanya sandiwara untuk meredam kemarahan publik. Maka pihaknya menntut  keterbukaan hasil sidang etik terhadap Densus 88.

“Kami menuntut hasil sidang etik terhadap Densus 88 ini di buka kepada publik,” ujar Farhan.

Ia berharap sidang etik yang dilakukan tidak hanya berujung pada jatuhnya sanksi disiplin yang bersifat administratif. Dalang kematian Siyono dan 120 terduga teroris yang masti sebelum dipersidangkan harus mendapat hukuman.

Tranparansi hasil sidang etik juga akan membuat publik tahu cara Polri menegakan hukum pada personilnya.

“Publik berhak tahu hasil sidang etik yang dilakukan. Siapa dalang dibalik pembunuhan Siyono harus diungkap," kata Farhan.

Farhan menambahkan,aksi protes yang terus bergelombang seharusnya membuat institusi Polri sadar dan segera melakukan pembenahan. "Terbongkarnya kebohongan itu semakin membuat kepercayaan terhadap Polri semakin merosot," tandasnya.* [Arief/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tidak Ada Alasan KPK Tidak Naikkan Status Ahok ke Penyelidikan dan Penyidikan
• Sekalipun Orang Gila, KPK Tidak Ada Urusannya Mencari Niat Korupsi atau Tidak Soal Sumber Waras
• Ada Kartel Korporasi di Reklamasi dan Proyek Kereta Cepat
• Gemar Salahkan Orang Lain, Politisi: Sebaiknya Ahok Serahkan Diri ke Pihak Berwajib
• Reklamasi Jakarta Dilakukan karena Adanya Tekanan dan Kepentingan Asing?
• Reklamasi Dihentikan Sementara, Gerindra: Akhirnya Kita Tahu Siapa Itu Ahok
• Hakim MK: Kacaunya Negara Karena Anggota DPR Tidak Memiliki Aqidah yang Lurus?
• Survey Nyatakan Warga Puas dengan Kepemimpinan Jokowi, Roy: Tergantung Siapa yang Bayar