Bukan Milik Pemprov, DPRD, atau Bos Properti, DPD: Warga Harus Bersatu Tolak Reklamasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan bahwa adanya kasus reklamasi yang sedang hangat terjadi harus dijadikan momentum untuk seluruh warga DKI Jakarta. Warga diminta lebih peka dan kritisi setiap kebijakan yang lahir dari Pemprov yang dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini, khususnya perihal pembangunan. Demikian himbauan Fahira Idris dalam akun Twitter pribadi miliknya @fahiraidris.

Baginya, kasus reklamasi yang sedang bergulir saat ini nasibnya ada di tangan warga Jakarta. “Saatnya warga Jakarta tunjukkan bahwa kota ini bukan milik Pemrov DKI, DPRD, apalagi bos property.”

Mereka-mereka yang disebut Fahira yang memiliki uang hanya dapat dikalahkan dengan kekuatan dan bersatunya rakyat agar reklamasi itu dibatalkan. “Mereka boleh punya kuasa wewenang uang, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘Tolak Reklamasi’ kekuatan apapun harus tunduk.”

Apalagi, ia melanjutkan, KPK pernah mengatakan bahwa reklamasi ini berkaitan dengan ‘Grand Corruption’, yang artinya bukan hanya melibatkan uang yang besar, tetapi akan banyak menyeret banyak orang.

Karena itu, menurutnya tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak proyek reklamasi yang diinginkan oleh Pemprov DKI. “Apa lagi yang kita harapkan dari proyek ambisius dan penuh nafsu ini? Tidak ada alasan untuk tidak menghentikan  reklamasi.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Gusur Rakyat Miskin, Sri Bintang Pamungkas: Ahok Tidak Beradab Seperti Penjajah Fasis
• Soal Reklamasi: Ruang DPRD Digeledah, tapi Mengapa Ruang Ahok dan Aguan Tidak Digeledah KPK?!
• Komnas HAM: Kasus Siyono Momentum Mencari Keadilan
• Inikah Bukti dari BPK bahwa Ahok Terlibat Korupsi di Pembelian Lahan RSSW?
• Presiden Panggil BPK Soal Sumber Waras, Habib Rizieq: Jokowi Titip Ahok untuk Tidak Diganggu?
• Loyalis Ini Kecele dengan Pollingnya Sendiri, 61 Persen Responden Percaya Ahok Korupsi
• Periksa Staff Khusus Soal Reklamasi, Kader Demokrat: KPK pun Wajib Periksa Ahok!
• Pakar Hukum Pidana: Densus 88 Melanggar Hukum Bisa Dipidanakan