Partai Gabung ke Pemerintah Disinyalir karena Minta Perlindungan Hukum

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat politik mengatakan bawha tidak semua yang bergabung ke dalam pemerintah itu akan berdampak baik bagi bangsa dan Negara. Ia menghimbau kepada masyarakat jangan mudah percaya, apalagi hanya melihat kasat mata. Demikian kata Hendri Stario.

Ia juga mengatakan masyarakat seharusnya jeli pada partai yang bergabung ke dalam pemerintahan. Misalnya saja ada maksud lain yakni memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam sana.

“Parpol yang masuk ke dalam pemerintahan tidak berarti menolong pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo. Mungkin saja partai tersebut bergabung ke dalam pemerintah karena ada maksud lain, yakni memanfaatkan celah-celah politik yang ada,” katanya, kemarin, di Jakarta Pusat.

Selain itu, lanjutnya, bisa saja justru terjadi keributan di dalam pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini ia sebutkan karena Golkar selama ini tidak pernagh akur dengan partai pemerintah, PDIP. “Kita tahu bahwa PDIP bagaiman ke Golkar. PDIP tentunya tidak akan mudah menerimanya. Berdua akan bertempur,” tambahnya.

Kemudian yang menurutnya kemungkinan yang dapat terjadi selain di atas yakni bisa saja masuknya Golkar karena ada sesuatu kepentingan lebih besar daripada bagi-bagi kursi. Misalnya saja merebut kekuasaan dan melindungi oknum-oknum partai yang terlibat hukum.

“Adapula selain itu, yakni bisa juga tentang bagaimana kekuasaan, dan melindungi orang-orang yang tersangkut hukum. Dan ini harus kita sikapi dengan hati-hati,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KMP Hancur, DPR RI Akan Bernasib seperti Orde Baru
• Wakil Ketua Komnas HAM Tidak Setuju Revisi UU Terorisme
• Golkar Loncat, Badan Relawan Nusantara: Ada Deal dengan Pemerintahan Jokowi-JK
• Golkar Gabung Pemerintahan, Siap-siap Parlemen Senayan Digoyang
• Selain Kecerdasan, Sudah Tradisi Golkar Tidak Bisa di Luar Pemerintahan
• 10 Februari Mendatang, Lima Ribu Guru Honorer akan Jihad Akbar Serbu Jakarta
• Petani Kena Imbas Akibat Perpres yang Terbentur UU
• Institut Soekarno Hatta: Cabut Perpres yang Tidak Selaras dengan UU