KMP Hancur, DPR RI Akan Bernasib seperti Orde Baru

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat politik dari universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan bahwa kinerja presiden itu terhambat karena adanya beberapa faktor. Di antaranya ada partai, para menteri, dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Dengan Golkar yang kini melabuhkan dirinya ke pemeritahan Jokowi-JK pun dinilainya tidak akan banyak membuat perubahan. Bahkan secara pribadi ia lebih memilih Golkar seharusnya tetap berada di luar pemerintahan.

Hendri mengatakan demikian karena di dalam alam demokrasi dibutuhkan partai yang kritis, dan juga untuk mencegah tertidurnya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan.

“Kata survey yang saya dapat, bahwa kinerja presiden itu justru terhambat karena adanya banyak partai, para menteri yang buat gaduh, dan KMP. Adapun Golkar yang masuk ke dalam pemerintahan saya kira tidak akan banyak mengalami perubahan atau perbedaan. Bahkan saya menginginkan Golkar tetap di luar pemerintahan saja. Dan sebetulnya kita harus mencegahnya karena kita membutuhkan partai oposisi yang kritis,” ucapnya, Jum’at (29/01/2016), di Jakarta.

Selain itu yang perlu diperhatikan menurut Hendri ialah akan terciptanya kembali suasana seperti masa Orde Baru bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk pula ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. “Tebakan saya PKS akan masuk bila Fahri Hamzah disepakati diganti. Dan itu tidak baik bila terjadi bagi pemerintah. Itu akan menjadikannya seperti masa Orba, di mana suara DPR hanya menjadi paduan suara saja,” tambahnya tegas. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Wakil Ketua Komnas HAM Tidak Setuju Revisi UU Terorisme
• Golkar Loncat, Badan Relawan Nusantara: Ada Deal dengan Pemerintahan Jokowi-JK
• Golkar Gabung Pemerintahan, Siap-siap Parlemen Senayan Digoyang
• Selain Kecerdasan, Sudah Tradisi Golkar Tidak Bisa di Luar Pemerintahan
• 10 Februari Mendatang, Lima Ribu Guru Honorer akan Jihad Akbar Serbu Jakarta
• Petani Kena Imbas Akibat Perpres yang Terbentur UU
• Institut Soekarno Hatta: Cabut Perpres yang Tidak Selaras dengan UU
• Ridwan Kamil akan Tindak Tegas yang Melakukan Kampanye LGBT di Bandung