Golkar Gabung Pemerintahan, Siap-siap Parlemen Senayan Digoyang

JAKARTA (voa-islam.com)- Bergabungnya partai Golkar ke dalam pemerintahan akan membuat sistem pemerintahan Indonesia tidak seimbang. Berat sebelah.

Sebut saja DPR RI yang akan mulai didominasi oleh partai pendukung pemerintah (PDIP, Nasdem, PKB, PKP, Hanura). Dan tentu itu menguntungkan Jokowi.

Program-program pemerintah pun akan berjalan lancar tanpa adanya dugaan tersendat seperti pada umumnya. Demikian kata Ketua Umum Bara JP, Sihol Manulang.

“Program pemerintah tentunya akan berjalan mulus ke parlemen. Karena suara dari Golkar sebanyka 386 kursi itu merupakan suara besar untuk melanggengkan program-program yang diinginkan pemerintah,” ucapnya, kemarin, (29/01/2016), di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat.

Hiruk dan pikuknya DPR dan pemerintah pun menurutnya tidak akan terjadi seperti beberapa waktu belakangan ini. Misalnya saja ada menteri dari pemerintahan yang tetap ngotot kepada DPR RI dengan mengatakan bahwa kebijakannya telah tepat. Dan hal demikian terjadi disebabkan dewan telah “tersandera” oleh pemerintah Jokowi-JK.

“’Pertempuran’ pemerintah dengan anggota DPR. Intinya itu adalah perebutan kekuasaan. Dan prosesnya itu, ya mengikuti pemerintah terlebih dahulu,” sampainya.

Sebelumnya PPP juga telah menyatakan bergabung ke pemerintahan setelah sesepuhnya, Mbah Moen atau Maimoen Zubair memerintahkan. Dan kini partai pendukung pemerintah telah mempunyai kekuatan besar yang didorong dari partai-partai Indonesia. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Selain Kecerdasan, Sudah Tradisi Golkar Tidak Bisa di Luar Pemerintahan
• 10 Februari Mendatang, Lima Ribu Guru Honorer akan Jihad Akbar Serbu Jakarta
• Petani Kena Imbas Akibat Perpres yang Terbentur UU
• Institut Soekarno Hatta: Cabut Perpres yang Tidak Selaras dengan UU
• Ridwan Kamil akan Tindak Tegas yang Melakukan Kampanye LGBT di Bandung
• Yusril: Amandemen UUD Penyebab Politik Indonesia Tidak Stabil (4-habis)
• Yusril: Amandemen UUD Penyebab Politik Indonesia Tidak Stabil (3)
• Yusril: Amandemen UUD Penyebab Politik Indonesia Tidak Stabil (2)