Calon Tunggal, Pengamat: Tidak Ada Alasan Mendesak untuk Dikeluarkan Perpu

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat politik Jerry Sumampow menyatakan bahwa Perpu untuk merespon Pilkada serentak di Tanah Air tidak ada sama sekali alasan dilakukan, dan ia pun menolaknya. Ia berpendapat, Perpu keluarkan bila proses di mana kedaaan Negara dilanda kegentingan berskala nasional.

“Saya tidak melihat ada alasasn untuk Perpu. Perpu harus dikeluarkan pada saat Negara dilanda kegentingan secara nasional. Dan saya, menolak Perpu!” tegasnya di dalam acara diskusi yang didakan beberapa waktu lalu di salah satu kafe bilangan Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Jerry juga mengkritisi mengapa Pilkada dengan calon dari partai tidak ada yang maksimal merespon positif, sehingga ada di beberapa daerah yang hanya bercalon tunggal.

“Kita bisa salahkan legislator (DPR) karena mereka tidak mengantisipasi adanya hal ini (baca: calon tunggal),” tambah Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi).

Akibat dari tidak ada perhatian yang maksimal dari pemerintah pusat, partai politik, maupun anggota dewan, Jerry pun mengaku situasi ini adalah situasi yang ke depannya berdampak buruk karena tidak ada regulasi yang baik antar lembaga.

“Situasi ini adalah akibat dari regulasi yang tidak baik antara legislator, juga dengan pemerintah,” jelasnya. Dan untuk calon yang telah ada, Jerry mengatakan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Bimata: Kampanye Papua Merdeka Makin Berani karena Jokowi Janjikan Referendum?
• Rupiah Sekarat Mendekati Rp 14.000/US Dolar, Rakyat Dihibur Dengan Drama Gatot dan Rian
• CIIA: Rakyat Butuh Keadilan Bukan RUU Penghinaan Presiden
• Umat Islam Tolikara Diserang karena Intelijen Pada Saat Itu Sedang Nganggur
• Pengamat: Pemimpin Boneka Tercipta karena Kader Parpol Minim
• Melakukan Aktivitas Ilegal, Pemerintah Harus Usir Israel dari Tolikara
• Intoleran dan Diskriminatif terhadap Umat Islam, Perda Inkonstitusional di Tolikara Wajib Dihapus
• Setelah Proses Panjang, Akhirnya Kemensos Bertekuk Lutut pada YLKI