Presiden Panggil Pendeta ke Istana, Dana APBD Pun Diduga Raib ke Israel

JAKARTA (voa-islam.com)- Diundangnya pendeta-pendeta yang mewakili Gereja Injil Di Indonesia (GIDI), gereja yang telah menyerang umat Islam di saat ingin beribadah, bagi Pimpinan Al-Qur’an Learning Center (AQL) Bachtiar Nasir merupakan hak prerogatif Presiden. Akan tetapi tindakan Presiden tersebut seharusnya tidak berat sebelah, terlebih untuk mendapatkan keterangan mengenai insiden di Tolikara tersebut.

Bachtiar yang menjadi salah satu inisiator Komite Umat (KOMAT) Tolikara berharap suatu waktu Presiden dapat mengundang para korban berserta toko-tokoh agama Islam untuk datang ke Istana Negaara.

“Hak Presiden untuk mengundang pendeta-pendeta GIDI. Tetapi seharusnya, Presiden juga memperhatikan umat Islam yang menjadi korban,” sampainya saat menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan wartawan beberapa waktu lalu di salah satu restoran daerah Senayan, Jakarta.

Di lain sisi, untuk APBD Papua ditenggarai mengalami penyelewangan oleh oknum pemerintah daerah. Di antaranya, dana APBD yang ada diduga ikut membiayai perjalanan untuk wisata ke Yerusalem (Israel).

Anggota DPR RI yang mendapat info seputar penyelewengan dana tersebut pun angkat bicara. Ialah Nasir Jamil, Anggota DPR RI Komisi III, yang bersentuhan dengan hukum. Ia lantas bicara, segera akan ditindak, yaitu dengan melakukan klarifikasi. “Saya akan klarifikasi jika ada dana APBD untuk kunjungan wisata ke Yerusalem (Israel),” tegasnya.

Jika suatu nanti ditemukan bahwa APBD disalahgunakan, di antaranya untuk melakukan perjalanan wisata, maka DPR RI secara langsung akan memanggil, juga menegur. “Bila benar, kita akan tegur,” tambahnya singkat.

Dana APBD seharusnya untuk kepentingan daerah, misalnya saja untuk membangun infrastruktur serta yang lainnya. Dan untuk daerah seperti Papua dan Aceh, telah ada dana khusus.

“Ya, dananya otsus (otonomi khusus) tentunya untuk membangun infrastruktur. Ini (baca:otsus) ada di Aceh dan Papua,” jelasnya.

Nasir Jamil hadir mengikuti konferensi pers bersama tim Komite Umat (KOMAT) untuk Tolikara, Papua beberapa waktu lalu. Kehadirannya juga ditemani oleh beberapa tokoh-tokoh agama dann aktivis dari KOMAT. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• BKLDK Bandung Raya: Pemerintah Sangat Lambat Merespon Kasus Tolikara
• NCID: Muktamar NU Diguyur Uang, karena Jika NU Bergerak Dapat Gulingkan Jokowi-JK
• CIIA: Perda Diksriminatif Terhadap Muslim di Tolikara Tidak Punya Pijakan dan Akar Historis
• Pilkada Serentak Diundur bila Ini yang Terjadi
• CIIA: Yang Hanya Dugaan dan Tanpa Payung Hukum Ditangkap, Tapi Yang Jelas Tindakan Teroris Didiamkan
• Terstruktur, Pelanggaran HAM Berat, KOMAT: Kami Akan Datangi Komnas HAM
• Afiliasi dengan Israel, Anggota DPR RI Minta GIDI Segera Dibubarkan
• Dibawah Jokowi Indonesia Hanya Menjadi Provinsi Singapura