Pemberdayaan Perempuan, Apakah Solusi Kemiskinan?

Oleh: Indha Tri Permatasari, S.Keb., Bd.

(Praktisi kesehatan ibu dan anak, Ibu dari satu anak tinggal di Surabaya)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan pada perempuan. Keduanya sepakat untuk mengakhiri kemiskinan tersebut melalui pertumbuhan ekonomi.

Kerja sama dengan MCA-Indonesia, kata Yohana, mendukung implementasi pasca keterlibatan Indonesia pada rangkaian acara Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) tanggal 13-17 Maret, di New York, Amerika Serkat (AS). Ini sebagai upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

"Kesetaraan gender dalam perekonomian sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan global yang adil bagi semua," kata Yohana, di Jakarta, Selasa (21/3).

(http://www.beritasatu.com/gayahidup-keluarga/420796-kementerian-pppa-dorong-pengentasan-kemiskinan-perempuan.html)

Jumlah perempuan yang cukup banyak (126,8 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa di Indonesia dari Badan Pusat Statistik) ini dianggap memiliki potensi lebih dalam mengetaskan kemiskinan yang melanda ngeri ini terutama untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan sendiri.

Penyebab Kemiskinan

Sebelum berbicara mengenai efektif atau tidak pengetasan kemiskinan perempuan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, maka perlu menelaah lebih dalam terkait penyebab kemiskinan di Indonesia. Banyak pendapat dari para ahli mengenai sebab-sebab kemiskinan. Namun, secara garis besar dapat dikatakan ada tiga sebab utama kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental/fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.

2. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.

3. Kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Dari tiga penyebab utama ini, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan stuktural. Karena, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas pada masyarakat. Kesalahan negara dalam mengatur urusan rakyat, hingga menghasilkan kemiskinan struktural, disebabkan oleh penerapan sistem Kapitalisme yang memberikan kesalahan mendasar. Peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi, harus diupayakan seminimal mungkin.

Bahkan, diharapkan negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata. Semua dikebalikan pada masyarakat atau swasta, maka munculah banyak NGO (non-governmental organization). Jelas telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat ini selaras dengan reinventing government yang diadopsi pemerintah. Akhirnya, rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas, bak hukum rimba yang kuat yang akan menang dan bertahan.

Ilusi Pemberdayan Peremepuan dan Kesetaraan Gender

Pemberdayaan ekonomi perempuan keberadaannya adalah untuk mempertahankan sistem kapitalisme yang saat ini mengalami krisis. Sistem yang menjadikan ekonomi sebagai penggerak utama pemberdayaan perempuan, sementara kampanye kesetaraan gender hanyalah pemanis untuk memoles program kapitalistik ini agar nampak memihak perempuan.

Sangat kontras dengan Islam, bahwa tidak memandang perempuan sebagai komoditi ekonomi, melainkan sebagai manusia yang harus dilindungi dan selalu difasilitasi secara finansial oleh kerabat laki-laki mereka ataupun oleh negara sehingga mereka bisa memenuhi peran vital mereka sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga. Sementara di saat yang sama Islam juga mengijinkan perempuan untuk bekerja sesuai bidang kelimuannya. Namun perempuan harus berada dalam kondisi terbebas dari tekanan ekonomi dan sosial, serta peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga untuk keluarga mereka.

Indonesia saat ini membutuhkan visi politik baru pemberdayaan perempuan, visi yang mampu melindungi, mensejahterakan sekaligus mengangkat harkat perempuan. Pemberdayaan utama perempuan dalam pandangan Islam, adalah optimasi perannya sebagai penjaga peradaban dan pendidik generasi masa depan.

Kaum Muslimah memegang peranan penting dalam mempertahankan keluarga dan sekaligus identitas Islam masyarakat Muslim berpadu dengan kewajiban politiknya sebagai Muslimah dalam dakwah dan mengoreksi penguasa. Ibu yang cerdas, beriman dan sadar akan tugas utamanya, akan melahirkan generasi-generasi pejuang yang akan memperbaiki kondisi umat Islam. [syahid/voa-islam.com]