Ketika Nyawa Jadi Tumbal Kebijakan Penguasa di Tengah Wabah

Oleh: Maftucha S.Pd

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan 'safari' peninjauan vaksinasi massal di sejumlah daerah. Kali ini, kepala negara meninjau vaksinasi di kediaman Raja Hitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Berbicara saat memberikan sambutan, Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi bertujuan agar tercapai sebuah kekebalan komunal (herd immunity). Saat 70% penduduk sudah divaksinasi, maka kekebalan komunal akan tercipta.

"Artinya apa? Yang namanya Covid mau dateng, bisa mental dan tidak menularkan lagi ke orang-orang, dari warga ke warga," kata Jokowi, Kamis (25/3/2021)

Untuk mendukung kebijakan herd immunity pemerintah menggalakkan vaksinasi secara massal, harapannya masyarakat segera memiliki kekebalan tubuh untuk melawan Covid-19. Namun apa yang terjadi? Second wave Covid-19 ini tak dapat dibendung bahkan pemerintah pun merasa bahwa datangnya second wave ini di luar perkiraan mereka. Karena ternyata varian baru Covid-19 lebih ganas daripada yang pertama.

Akibat dari kebijakan herd immunity tersebut banyak sekali yang menjadi korban dari keganasan virus Covid-19, apalagi di second wave yang berlangsung sejak awal juni ini. Data di laman Covid19.go.id tertanggal 22 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 49.509 pasien.

Penambahan kasus harian tersebut kembali menjadi rekor tertinggi di Indonesia selama pandemi Covid-19. Kemudian, hingga 23 Juli 2021 total ada 79.032 orang yang dinyatakan meninggal dunia.

Kebijakan PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) apalagi skala mikro tentu tidaklah bisa menghentikan Covid-19. Ppkm mikro hanya mampu mengendalikan sementara waktu saja namun tidak mampu menghentikannya secara total.

Kenapa tak mau lockdown?

Kenapa pemerintah bersikukuh tak mau mengambil kebijakan lockdown? Kebijakan yang dikeluarkan pun tebang pilih, tempat ibadah ditutup namun tempat pariwisata dibuka, tidak boleh mudik namun TKA asing bebas melenggang masuk ke Indonesia, bahkan di second wave gelombang TKA China juga masih terus berlangsung.

Kelesuan ekonomi yang dikhawatirkan pemerintah ketika mengambil kebijakan lockdown sangat ironi. Karena tanpa lockdown pun ekonomi bisa hancur karena serangan wabah Covid-19. Banyak terjadi PHK karena banyak perusahaan yang tutup, belum sektor yang lain yang juga ikut hancur seperti pendidikan dan kesehatan.

Anggaran yang dikeluarkan untuk mengambil kebijakan lockdown memang besar tapi lebih besar lagi jika wabah tidak tertangani dan selalu muncul gelombang-gelombang berikutnya.

Solusi atasi wabah Covid-19

Ketika berhadapan dengan banyak persoalan yang harus diselamatkan, maka nyawa menjadi faktor terpenting untuk diprioritaskan, baik ketika terjadi bencana, ancaman tindakan kriminal maupun adanya wabah Covid-19 seperti sekarang ini.

Namun dalam sistem kapitalis demokrasi nyawa menjadi urusan masing-masing personal. Hilangnya nyawa bukan hanya terjadi saat wabah ini saja namun banyak juga nyawa rakyat ini hilang akibat kelaparan atau lambatnya pertolongan bagi warga yang sedang membutuhkan pengobatan, serta korban dari tindakan kriminal.

Begitu pula ketika terjadi bencana wabah seperti sekarang, seharusnya pemerintah memprioritaskan nyawa rakyatnya dibanding pertimbangan pertimbangan materi semisal investasi atau target pencapaian ekonomi yang telah ditetapkan selama ini.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan bagaimana ketika Islam dijadikan sebagai sistem aturan kehidupan. Sebagaimana dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 32)

Atas dasar ini khalifah sebagai pemimpin negara bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Dalam hal wabah ini islam memiliki solusi pamungkas untuk menghilangkan wabah, sesuai dengan hadits:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Tentu hadits ini hanya bisa diterapkan ketika wabah itu pertama kali datang dan dilakukan secara global di seluruh wilayah yang menjadi bagian dari khilafah. Islam akan mengutamakan keselamatan masyarakat dibanding hanya mementingkan investasi dengan pihak negara luar apalagi negara yang menjadi sumber wabah. Perspektif seperti inilah yang tidak dipunyai negeri ini dan para pemimpinnya. Sebagai akibatnya, rakyat dijadikan tumbal untuk satu harapan kosong akan pertumbuhan ekonomi yang ternyata zonk. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

• Infodemi, Agama dan Sains
• Gelombang Kedua Covid19, Indonesia Butuh Sistem yang Fit
• Oksigen Habis, Pasien Finish?
• Marital Rape, Nusyuz Istri dalam Balutan Liberalisme?
• Keamanan Data Cyber dan Solusinya
• Pajak Sembako dan Pendidikan, Wujud Kezaliman Negara
• Pajak, Tanda Hidup Belum Berkah
• Sembako dan Sekolah Kena PPN, Miris!