Gelombang Kedua Covid19, Indonesia Butuh Sistem yang Fit

Oleh: Puji Rahayu

Situasi negeri tercinta belum bisa menekan penurunan kasus corona. Justru saat ini wabah semakin tidak terkendali. Sistem kesehatan pun mengalami krisis. Rumah sakit rujukan terus ditambah, namun pasien covid pun masih ada yang kesulitan mencari kamar. Kendaraan ambulans kewalahan untuk menjemput para pasien Covid-19. Begitu juga dengan tabung oksigen juga mengalami kelangkaan. Padahal wabah ini sudah satu tahun lebih menghuni bumi pertiwi. Namun tanda-tanda penurunnya kasus covid-19 belum nampak fajarnya. Yang Nampak adalah fajar kolapsnya sistem kesehatan  yang diterapkan oleh kepemimpinan kapitalistik atas negeri tercinta.

Pemerintah juga telah melakukan penyekatan di beberapa wilayah untuk mengatasi lonjakan covid-19 yang semakin menjadi, Salah satunya penyekatan di wilayah Surabaya yaitu di jembatan Suramadu.  Penyekatan di wilayah tersebut adalah penyekatan yang paling banyak drama. Karena saking padatnya lalulintas di jembatan tersebut hingga menimbulkan antrian panjang pengendara. Bahkan terjadi insiden perusakan pos penyekatan. Selain itu penyekatan ini juga memicu warga Madura untuk mengadakan demonstrasi  penolakan penyekatan. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap prokes ini sejatinya menunjukkan ketidakmampuan negara dalam meriayah rakyat sekaligus menunjukkan hilangnya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyat.

Negara  sudah  salah langkah sejak awal menanggani pandemi china ini. Bahkan negara mengabaikan teriakan para pakar kesehatan untuk lockdown total namun negara menganggapnya itu kebijakan yang tidak mungkin terjadi. Karena khawatir ekonomi terhenti yang akan merugikan negara dan rakyat. Makanya saat negara lain menutup WNA masuk dalam negeri, di negeri gemah ripah loh jinawi ini justru TKA bebas masuk dalam negeri.

Walaupun saran yang diberikan tidak diterima oleh negara, kepedulian para pakar kesehatan tetap menggema untuk kebaikan ibu pertiwi. Seperti  Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra ini meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan radikal. Kebijakan itu ialah lockdown, berkaca pada negara-negara yang sukses atasi pandemi dengan kebijakan tersebut. (cnnindonesia.com).

Di tengah kondisi dalam negeri yang ngeri karena pandemi. Diharap negara bertugas dengan sepenuh hati untuk mencari solusi agar kepercayaan rakyat kepada negara makin meningkat. Namun yang terjadi, kondisi ini diperparah dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang kian menjauhkan jarak antara mereka. Muncul di permukaan bahwa negara akan menerapkan pajak sembako, pajak pendidikan namun disisi lain membebaskan pajak pembelian mobil mewah.

Selain itu, sempat-sempatnya petinggi negara masih sibuk cari pemasukan negara dengan membuka tempat wisata saat wabah masih melanda. Seolah menutup mata dari lonjakan virus corona. Padahal korban terus berguguran  dari berbagai kalangan. Petugas pemakaman kewalahan, lahan pemakaman terus diperlebar. Bukankan ini kondisi genting sekali untuk segera diatasi?

Negara memerlukan bangunan sistem kesehatan yang kuat untuk keluar dari situasi ini. Butuh ada perubahan sistem politik dari kapitalisme ke Islam yang berbasis kesadaran ideologis umat. Dalam hal ini, solusi-solusi pragmatis tetap harus dijalankan oleh masyarakat tapi itu tetap tidak akan cukup karena penerapan sistem kapitalisme tetap akan memunculkan benturan  dengan kepentingan lainnya.

Di tengah pandemi, sangat dibutuhkan sistem kesehatan yang kuat agar situasi terkendali. Sistem kesehatan yang kuat tidak bisa terwujud dengan sistem politik dari kapitalisme yang rapuh.  Maka sistem ini harus diubah kepada sistem yang nyata mampu membuat sistem kesehatan itu fit. Dan sistem itu adalah sistem Islam. Tidak ada keraguan dalam agama Islam, begitu juga dengan sistem Islam. Dengan berbasis kesadaran ideology umat sistem Islam berdiri tegak. Kokoh tidak tertandingi. Pelaksanaan hukum-hukumnya harus penyeluruh dan revolusioner. Tidak sebagian-sebagian (parsial).

Sistem kesehatan yang kuat butuh backup keuangan yang tangguh untuk bisa bertahan dan melakukan penyelamatan terhadap seluruh rakyat dalam menghadapi pandemi. Backup tersebut tidak dari pajak yang memberatkan rakyat, juga bukan dari pariwisata. Dan sistem  Islam memiliki 12 pos pemasukan tetap  yang bisa diandalkan untuk membiayai keuangan negara termasuk di bidang kesehatan.

Sumber pemasukan itu berasal dari fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang serta harta zakat. Pantaslah dengan pemasukan yang besar tersebut, konsep  kesehatan dalam Islam mampu mengobati pasien penderita wabah secara gratis, profesional, memadai dan terbaik. Yang mana dalam Islam terjaminnya kesehatan rakyat merupakan kewajiban bagi negara.

Selain itu, negara harus mentaati syariat dari Allah tentang hukum jika negaranya terserang wabah, yaitu mengkarantina wilayah tersebut sampai wabahnya benar-benar bersih dari wilayah tersebut. Ini sesuai dengan hadist :

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Pemimpin negara yang taat pada perintah dan larangan-Nya lah yang bisa membawa umat pada kehidupan yang mendapat keberkahan dari langit dan bumi. Bila sudah demikian, gelombang pandemi yang melanda Indonesia saat ini bisa segera berlalu. Insya Allah. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

• Oksigen Habis, Pasien Finish?
• Marital Rape, Nusyuz Istri dalam Balutan Liberalisme?
• Keamanan Data Cyber dan Solusinya
• Pajak Sembako dan Pendidikan, Wujud Kezaliman Negara
• Pajak, Tanda Hidup Belum Berkah
• Sembako dan Sekolah Kena PPN, Miris!
• Dagelan Lemahkan KPK Lewat Tes Wawasan Kebangsaan
• Pancasila Lahir untuk Siapa?