Resesi Mengintai di Balik Pandemi, Adakah Solusinya?

Oleh: Ragil Rahayu, SE*

Tak cukup dihajar pandemi, kini Indonesia menghadapi ancaman resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah direlaksasi namun publik tidak berbelanja maka Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi. Dalam proyeksi Kemenkeu, dengan adanya biaya penanganan Covid-19 yang mulai tersalurkan dan PSBB yang direlaksasi namun dengan dukungan belanja maka kuartal III dan IV PDB bisa tumbuh 1,4% (cnbcindonesia, 22/6/2020).

Sri Mulyani dalam perbincangannya dengan Komisi XI DPR, Senin (22/6/2020) menyatakan, kalau kuartal III negatif,  secara teknis Indonesia bisa masuk ke zona resesi. Secara global, Bank Dunia memperkirakan ekonomi tumbuh negatif -5,2%. Indonesia, tidak terkecuali. Pada kuartal II-2020, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kontraksi ekonomi nasional akan sebesar -3,1%. Jika dalam dua kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia negatif maka sudah pasti masuk zona resesi.

Penyebab Resesi

Sebelum ada wabah corona, sebenarnya dunia sudah terancam krisis ekonomi. Pada 16 Oktober 2019, IMF menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada laju terburuk sejak krisis keuangan global. IMF menuding perang dagang, ketidakpastian Brexit, dan krisis-krisis geopolitik lainnya sebagai penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi dunia.

Indonesia juga sudah mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan sejak triwulan I-2019. Namun dengan adanya wabah, krisis menjadi kian berat, lebih parah dibandingkan krisis 1998. Semua aspek terkena dampaknya.  Aktivitas produksi terpukul sehingga menyebabkan supply shock. Orang-orang kehilangan pendapatan dan pekerjaan sehingga menyebabkan demand shock.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, krisis ekonomi selalu terjadi mengikuti siklus sepuluh tahunan. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2008, dunia mengalami krisis finansial yang diawali kejatuhan Lehman Brothers. Kini di tahun 2020 krisis ekonomi datang lagi. Wabah corona memperparah krisis yang ada. Sehingga dibuat alibi tentang gagalnya sistem ekonomi kapitalis. Yang terjadi bukan hanya krisis tapi sampai level resesi. Jika  berlanjut, bisa berujung depresi.

New Normal Solusi Gagal

Demi memulihkan ekonomi dan menghindari krisis, pemerintah memutuskan untuk menjalankan kebijakan new normal. Sembilan sektor perekonomian ditetapkan dibuka untuk mempercepat recovery ekonomi. Diantaranya adalah pariwisata, pendidikan, restoran, akomodasi, rumah ibadah, transportasi dan lainnya. Sektor industri menyiapkan standar operasional untuk memasuki kehidupan normal baru.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan normal baru, pemerintah menambah anggaran penanganan pandemi Covid-19 hingga Rp 677,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 589,65 triliun ditujukan untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di antaranya, untuk bantuan perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif perpajakan Rp 123,01 triliun, restrukturisasi UMKM dan padat karya Rp 82,2 triliun serta subsidi bunga Rp 35,28 triliun.

Dengan adanya penambahan anggaran, maka defisit anggaran juga diperlebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 1.039,2 triliun. Untuk menambal defisit, pemerintah menambah utang lagi. Utang luar negeri pun makin menggunung. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, di era new normal ini akan memperluas basis pajak (tax base) yang baru. Walhasil, utang dan pajak menjadi sumber satu-satunya untuk menambal defisit.

Masalahnya, kebijakan new normal dilakukan secara prematur. Yakni saat kurva penularan virus Corona masih terus menanjak. Konsekuensinya, angka infeksi virus akan terus menanjak dan bakal memukul perekonomian. Alhasil, waktu pemulihan ekonomi akan semakin lama. Belum juga new normal berlangsung optimal, jumlah orang yang terpapar virus Corona terus bertambah. Data terakhir, jumlah yang terpapar bisa tembus lebih dari 1.000 orang per hari.

Angka ini berpotensi bertambah karena aktivitas masyarakat meningkat pasca new normal. Mal dan pasar diserbu pengunjung. Demikian juga dengan tempat hiburan. Peningkatan aktivitas masyarakat ini tak disertai dengan peningkatan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika hal ini terus berlangsung, new normal akan gagal. Ekonomi tidak membaik, justru nyawa rakyat jadi korban.

Sistem Ekonomi Islam Tahan Krisis

Sistem ekonomi kapitalisme memang rentan krisis. Ibarat orang, kapitalisme itu sakit-sakitan. Ini dikarenakan pondasi ekonominya rapuh. Sebab, pondasi sistem ekonomi kapitalisme itu memang dibangun dari struktur ekonomi yang semu, yakni ekonomi sektor non-riil. Bukan ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekonomi sektor riil. Sistem ekonomi seperti ini, dengan hanya isu yang kecil saja, balon ekonomi ini bisa meledak sewaktu-waktu. Apalagi jika dilanda oleh isu yang besar seperti wabah virus Corona seperti saat ini.

Sistem Ekonomi Islam  adalah sistem yang tahan krisis karena berdasarkan pada ekonomi riil. Dalam Islam, pengaturan ekonomi harus diawali dengan menata pembagian kepemilikan ekonomi secara benar. Pembagian kepemilikan dalam ekonomi Islam itu ada tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Pembagian kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni ekonomi, yakni pihak yang kuat menindas yang lemah. Seperti pencaplokan kepemilikan umum oleh swasta, baik asing maupun lokal. Contohnya, seperti pencaplokan sektor tambang, gas, minyak bumi, kehutanan, sumberdaya air, jalan umum, pelabuhan laut, bandara dan sebagainya oleh swasta. Akibatnya, ekonomi para kapitalis menjadi kuat, menggurita dan menguasai negara.

Jika pembagian kepemilikan ini sudah tegas dan benar, Sistem Ekonomi Islam akan mengatur bagaimana pembangunan dan pengembangan ekonomi yang benar, yaitu harus bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil dan bukan sektor ekonomi non riil. Dengan itu insya Allah krisis ekonomi tidak akan terjadi lagi.

Pilar terakhir dari ekonomi Islam adalah distribusi harta kekayaan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Ekonomi Islam menjamin seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Sistem Ekonomi Islam juga menjamin bagi seluruh rakyatnya untuk dapat meraih pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Adapun terkait wabah, negara tidak akan ambil untung dalam melayani warganya.  Negara akan menggunakan pemasukan dari pos fai' dan kharaj untuk mendanai penyelesaian wabah. Dalam kondisi darurat wabah, negara bisa menggerakkan semua kemampuan negara, semisal industri berat (militer) untuk membuat APD, ventilator atau alat medis lainnya secara massal.  Anggaran yang semula masuk kategori “sunah”bagi negara, atau bahkan “fardhu”namun tidak mendesak, bisa dialokasikan untuk penanganan wabah.

Bila uang yang dimiliki masih juga belum cukup, negara bisa meminjam kepada warga yang aghniya’. Negara bisa mengumpulkan donasi atau bahkan pajak sementara, untuk bersama-sama menyelamatkan rakyat yang terdampak wabah. Negara tidak akan mengambil utang luar negeri karena ribawi dan sekaligus mengancam kedaulatan negara. Negara juga tidak akan menarik pajak permanen yang memberatkan semua rakyat.

Demikianlah solusi Islam dalam mencegah krisis ekonomi dan sekaligus mengatasi wabah. Semoga umat makin sadar kebaikan sistem Islam dan berjuang mewujudkannya demi kehidupan yang sejahtera dan diberkahi Allah. Aamiin. Wallahu a'lam bishshawab. (rf/voa-islam.com)

*) Pengamat Ekonomi

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

• Tiga Langkah Mengatasi Utang di Tengah Pandemi (Tinjauan Syariat)
• Pancasila Bukan Agama dan Tidak Bisa Mengganti Agama
• Bintang Emon: Melawak untuk Melawan Sistem Peradilan Indonesia
• New Normal Dunia Pendidikan: Nyawa Manusia bukan Ajang Coba-coba
• New Normal Life, Covid19 Diperlakukan sebagaimana Istri?
• Indonesia, Berkacalah dari Kejayaan Maritim Islam!
• Jebakan Imperialisme di Balik Istilah New Normal
• Re-Instal Tata Nilai Anti Rasis, All Lives Matter?