Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
9.465 views

Menyikap Tabir Bukan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Pembunuhan Enam Laskar

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center
 
 
PADA perkara pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap enam orang laskar FPI, Komnas HAM menyimpulkan adanya  pelanggaran HAM. Akan tetapi pelanggaran HAM tersebut tidak termasuk kategori  pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, “tidak ditemukan adanya indikator, kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain. Termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian, dan lain-lain.”

Perlu dipahami, khusus menyangkut terstruktur (pertanggungjawaban komando) memang tidak ada disebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 9 hanya menyebut unsur “meluas” atau “sistematik”. Namun demikian dalam kondisi tertentu tindakan terstruktur atau pertanggungjawaban komando sangat terkait dengan unsur meluas atau sistematik. Kondisi tertentu itu seperti adanya komando dari institusi Militer atau Kepolisian.

Pertanggungjawaban komando (command responsibility) dimaksud bisa dalam bentuk commisionis atau ommisionis dan dilakukan dengan penyertaan (deelneming). Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya perencanaan pemufakatan jahat (dolus premeditatus). Jadi, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal (bestandeel), kedudukan terstruktur (pertanggungjawaban komando) merupakan unsur yang terbenih (element).

Terkait dengan pengungkapan perkara pembunuhan diluar hukum (extrajudicial killing) terhadap enam orang laskar FPI, penulis berpendapat telah terjadi pembiasan penerapan hukum dalam pengungkapan perkara tersebut.  Diketahui, pada awalnya pendekatan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Belakangan hasil penyelidikannya (kesimpulan dan rekomendasi) mengarah pada model penyelidikan dalam rangka “pemantauan” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, hasil penyelidikan tersebut tidak terkait dengan penyelidikan dalam rangka pelanggaran HAM berat (pro justicia) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disini terkonfirmasi hasil penyelidikan Komnas HAM hanya menyebut pelanggaran HAM. Menjadi lain halnya jika pendekatan yang diterapkan mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia lazimnya menunjuk pada hasil penyelidikan tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM Berat.  

Hasil penyelidikan Komnas HAM juga sebatas rekomendasi dan oleh karenanya tidak mengikat secara hukum (non-legally binding).  Rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM yang mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menutup proses penegakan hukum pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rekomendasi juga mengandung dualisme penanganan perkara. Terhadap tewasnya empat orang Laskar FPI, Komnas HAM merekomendasikan untuk dilanjutkan proses peradilan pidana. Disisi lain Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Pada yang tersebut belakangan ini berpotensi akan dihubungkan dengan anggota Laskar FPI baik yang tewas maupun yang masih hidup. Kesemua itu dalam lingkup kewenangan penyidikan Kepolisian dan oleh karenanya dikhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Komnas HAM juga menyebutkan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam pembuntutan, namun tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Di sini kerja Komnas HAM dipertanyakan, mengapa tidak melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan pihak lain tersebut. Siapa mereka gerangan dan dalam rangka apa? Komnas HAM lagi-lagi merekomendasikan untuk mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua Mobil Avanza hitam B 1759 PWI dan Avanza silver B 1278 KGD tersebut. Pendalaman dan penegakan hukum atas hal ini tentu dalam ruang lingkup kewenangan Kepolisian. Seharusnya pihak Komnas HAM sendiri yang melakukannya agar menjadi terang perkara pelanggaran HAM berat.

Publik pada awalnya menyakini Komnas HAM akan mampu mengungkap pelanggaran HAM berat dimaksud. Ketika kesimpulannya menyebutkan bukan pelanggaran HAM berat, maka timbul kekecewaan. Pada akhirnya publik menilai Komnas HAM mengambil langkah mundur. Padahal fakta telah menunjukkan adanya tanda-tanda bekas dugaan penganiayaan (penyiksaan). Tentunya tidak mungkin penyiksaan dilakukan setelah penembakan. Ini merupakan hal inti atau kunci untuk mengungkap pelanggaran HAM berat. Sangat disesalkan hal ini tidak menjadi perhatian Komnas HAM dalam proses penyelidikannya.

Komnas HAM juga menyatakan bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap IB HRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran Protokol Kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan IB HRS. Pernyataan tersebut berseberangan dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya yang mengatakan menjalankan tugas penyelidikan atas adanya informasi pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan IB HRS di Polda Metro Jaya.  

Terlepas dari perbedaan keterangan yang disampaikan, setidaknya memunculkan asumsi bahwa Komnas HAM memang tidak mau menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuntutan (surveillance). Komnas HAM menyatakan adanya pengintaian dan pembuntutan di luar petugas Kepolisian, namun justru Komnas HAM merekomendasikan untuk “mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua Mobil Avanza hitam B 1759 PWI dan Avanza silver B 1278 KGD”.

Frasa “mendalami dan melakukan penegakan hukum”, mengandung makna simbolik. Terlebih lagi disebutkan penegakan hukum, maka berarti ada dugaan perbuatan pidana tertentu yang signifikan. Sangat disesalkan, Komnas HAM berhenti sampai pernyataan itu, tanpa ada kejelasan perbuatan apa yang dimaksudkan. Sejatinya, ini menjadi catatan penting bahwa memang ada pihak lain yang turut campur dan berpengaruh dengan motif tertentu.  Mungkin, apa sebab ini Komnas HAM merasa berat untuk menyatakan terjadinya pelanggaran HAM berat. Wallahu 'alam.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Tendang Sesajen, Niat Baik Belum Tentu Diterima dengan Baik

Tendang Sesajen, Niat Baik Belum Tentu Diterima dengan Baik

Kamis, 20 Jan 2022 18:25

Ikuti Webinar Sehat Tanpa Obat Dengan Quranic Quantum Healing

Ikuti Webinar Sehat Tanpa Obat Dengan Quranic Quantum Healing

Kamis, 20 Jan 2022 18:11

Peluang Usaha Varasi Mobil Bagi hasil 20% di Lumajang, Terbatas!

Peluang Usaha Varasi Mobil Bagi hasil 20% di Lumajang, Terbatas!

Kamis, 20 Jan 2022 18:06

Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Kamis, 20 Jan 2022 16:58

Anis Ingatkan Pemerintah Tidak Bisa Gunakan Dana PEN untuk Pembiayaan IKN

Anis Ingatkan Pemerintah Tidak Bisa Gunakan Dana PEN untuk Pembiayaan IKN

Kamis, 20 Jan 2022 15:52

UU IKN Disahkan: Mungkin Sudah Terlambat Selamatkan Indonesia

UU IKN Disahkan: Mungkin Sudah Terlambat Selamatkan Indonesia

Kamis, 20 Jan 2022 15:11

Mengukuhkan Makna Tawakal bagi Para Pejuang Agama Allah

Mengukuhkan Makna Tawakal bagi Para Pejuang Agama Allah

Kamis, 20 Jan 2022 11:59

The Real Booster

The Real Booster

Kamis, 20 Jan 2022 11:11

Partai Gelora: Eksistensi dan Fungsi MPR Saat Ini Tidak Berjalan dengan Baik

Partai Gelora: Eksistensi dan Fungsi MPR Saat Ini Tidak Berjalan dengan Baik

Kamis, 20 Jan 2022 10:51

Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Rabu, 19 Jan 2022 21:15

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

Rabu, 19 Jan 2022 18:30

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Rabu, 19 Jan 2022 17:27

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Rabu, 19 Jan 2022 07:17

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

Rabu, 19 Jan 2022 06:57

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Selasa, 18 Jan 2022 21:20

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Selasa, 18 Jan 2022 20:44

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

Selasa, 18 Jan 2022 14:50

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Selasa, 18 Jan 2022 12:45

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Selasa, 18 Jan 2022 12:19

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Selasa, 18 Jan 2022 10:20


MUI

Must Read!
X