Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.487 views

Menyoal Hakim MK

Oleh: Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Sidang Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilpres 2019 agak seru. Pertama, beberapa saksi ada yang mengaku diancam. Ditolak LPSK ketika minta perlindungan. Kedua, ada pengacara yang mau diusir dari sidang, bahkan mau dipidanakan. Ketiga, sidang dikawal dan ditungguin massa. Jumlahnya pun semakin besar jelang keputusan hari jumat tgl 28 Juni nanti.

Isu rekonsiliasi yang kabarnya sedang didesign oleh kedua belah pihak yang bersengketa menambah proses yang semakin dramatik. Banyak pihak yang kecewa, marah dan bahkan geram. Mereka umumnya adalah para pendukung yang merasa telah all out dan banyak berkorban. Lalu ditinggalin begitu saja. Ada pula yang mendukung rekonsiliasi. Mereka adalah sekelompok kecil orang di tingkat elit yang ingin segera ikut menikmat bancakan. Bagi mereka, politik itu sharing. Gak ada itu oposisi, kecuali bagi yang ingin memperpanjang derita.

Lepas dari serunya sidang MK, tidak sedikit pihak yang meragukan para hakim itu. Faktor asal usul rekomendasi hakim-hakim ini jadi alasan.

Ada sembilan jumlah hakim MK. Tiga dari Mahkamah Agung (MA), tiga dari DPR dan tiga lainnya dari presiden. Ini sesuai UU No 24 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 1. Pasal ini tak berubah ketiga muncul UU no 8 Tahun 2011.

Tiga hakim dari Mahkamah Agung, tak ada persoalan. Secara institusional, dari Mahkamah Agunglah seharusnya hakim MK itu berasal. Karena institusi inilah yang punya stok hakim. Mau hakim macam apa, ada di MA.

Bagaimana hakim rekomendasi dari DPR dan presiden? Apakah tidak terbuka peluang terjadinya vested interes? Tidak tersandera kepentingan?

Diantara wewenang MK adalah menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik pileg, pilkada maupun pilpres. (UU No 24/2003 pasal 10 ayat 1 huruf d.). Tidakkah dalam pemilu, kontestasinya adalah partai-partai politik? Kalau hakim itu rekomendasi dari DPR yang notabene berasal dari parpol, bukannya ini jeruk makan jeruk?

Bagaimana mungkin hakim bisa netral jika yang bersengketa adalah pihak yang merekomendasikannya untuk mendapatkan posisi dan jabatan hakim itu? Bisa! Tapi, pasti tak mudah. Apalagi ada kaitannya dengan parpol. Bagi parpol, semua keputusan dan langkah pasti akan selalu dihitung betul untung ruginya secara politik.

Sementara hakim rekomendasi dari presiden? Akan disoal ketika presiden sebagai petahana ikut nyapres lagi, lalu bersengketa di MK. Mungkinkah bisa netral menyidangkan perkara dari pihak yang merekomendasikannya? Mungkin! Lagi-lagi, ini tak mudah bagi hakim. Faktor inilah yang banyak disorot oleh sejumlah pihak.

"Gue rekomendasiin lu. Gue lagi sengketa. Masak lu gak belain gue sih? Dasar lu gak punya hati. Keterlaluan!" Begitulah kira-kira yang mungkin akan terjadi jika subyektivitas itu muncul. Ini wajar. Manusiawi!

Dari fakta ini, menjadi wajar jika ada pihak yang meragukan netralitas hakim MK dalam menangani sengketa pemilu. Tidak hanya pilpres, tapi juga pileg dan pilkada yang diikuti oleh calon-calon dari partai politik. Adu kuat lobi di panggung belakang kadang lebih seru dari sengketa di persidangan itu sendiri.

Seandainya benar terjadi vested interes atau hukum balas budi di sidang MK kali ini, maka Prabowo-Sandi akan jadi korbannya. Catat: seandainya! Rakyat berharap itu tidak terjadi. Kendati tak mudah bagi hakim dalam posisi seperti itu.

Kira-kira, Prabowo-Sandi akan jadi korban? Ah, kepo lu!Anda pasti sudah tahu jawabannya. Hanya saja, anda ingin semakin yakin atas jawaban yang sudah ada di  kepala anda.

Satu sisi hakim dituntut profesional, jujur-obyektif, melihat dan memperhatikan semua fakta hukum, lalu memutuskan dengan seadil-adilnya. Sehingga, sebagaimana kata ketua hakim MK bahwa persidangan ini dilihat oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, hakim juga manusia biasa yang memiliki rasa dan subyektivitasnya.

Tulisan ini bukan menyoal individu, tapi lebih pada sistem rekomendasi hakim-hakim di MK. Rekomendasi ini membuka peluang terjadinya vested interes dari pihak-pihak yang merekomendasikan, dan membuat keadaan tak mudah bagi hakim-hakim yang direkomendasikan itu. Logis jika kemudian dipersoalkan.

Kedepan, agar hakim keluar dari situasi yang tak mudah itu perlu ada perubahan sistem rekomendasi dengan merubah pasal 18 ayat 1 UU No 24/2003 terkait rekomendasi hakim-hakim MK. Ini penting agar hakim secara internal lebih bebas dan leluasa untuk menjalankan tugasnya secara profesional, dan tidak dicurigai oleh pihak manapun karena faktor latar belakang rekomendasinya. Kalau hakim-hakim MK itu semuanya berasal dari Mahkamah Agung, atau unsur lain yang direkrut berdasarkan vit and proper test panitia independen, mungkin kecurigaan dari pihak-pihak yang meragukan itu minimal akan berkurang secara signifikan. [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 25/6/2019

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
China Janji Blokir Penyebar Konten Amoral, Pakistan Cabut Blokir TikTok

China Janji Blokir Penyebar Konten Amoral, Pakistan Cabut Blokir TikTok

Sabtu, 24 Oct 2020 17:11

Surat Yasin Jantungnya Al-Qur’an?

Surat Yasin Jantungnya Al-Qur’an?

Sabtu, 24 Oct 2020 17:00

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Jum'at, 23 Oct 2020 23:31

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Jum'at, 23 Oct 2020 23:26

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

Jum'at, 23 Oct 2020 23:09

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Jum'at, 23 Oct 2020 22:03

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Jum'at, 23 Oct 2020 19:45

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Jum'at, 23 Oct 2020 18:45

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Jum'at, 23 Oct 2020 18:24

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

Jum'at, 23 Oct 2020 17:35

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Jum'at, 23 Oct 2020 17:15

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

Jum'at, 23 Oct 2020 16:46

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Jum'at, 23 Oct 2020 14:14

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Jum'at, 23 Oct 2020 13:30

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Jum'at, 23 Oct 2020 11:55

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Jum'at, 23 Oct 2020 11:32

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

Jum'at, 23 Oct 2020 11:00

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Jum'at, 23 Oct 2020 10:56

Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Jum'at, 23 Oct 2020 10:38

Pasukan Azerbaijan Tembak Jatuh 7 Drone Armenia Dalam Tiga Hari

Pasukan Azerbaijan Tembak Jatuh 7 Drone Armenia Dalam Tiga Hari

Kamis, 22 Oct 2020 21:00


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X