Tangkap James Riady, Mengigau?

Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Meikarta oh Meikarta. Obral di semua outlet, mall, mini market, ruko, bahkan di masjid-masjid isinya iklan Meikarta. Sudah hampir tiga tahun jualan. Tepatnya sejak Januari 2016. Media mana yang tak dapat rizki dari iklan proyek senilai 278 triliun ini? Meski kabarnya masih menyisakan masalah terkait pembayaran iklan.

Sosialisasi Meikarta sempat mengalahkan kampanye pilkada. Massif, terstruktur dan menjangkau semua wilayah. Iklannya "Kota Baru", dan "Kota Mandiri". Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang meresmikannya. Kok menteri itu? Apa hubungannya? Tak ada yang sulit bagi bos Meikarta, James Riyadi, untuk mengundang siapapun di negeri ini.

Luhut sudah tanya ke Meikarta (29 Oktober 2017) "bahwa tak ada masalah soal perijinan, kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Itu semua hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan." Jawaban Meikarta hampir benar. Dengan suap, semua masalah seolah bisa diselesaikan. Itu lumrah di negeri ini. Hanya bernasib sial saja kalau ketangkap.

500 ha ini ternyata hoax. Yang benar sesuai ijin itu 84 ha. Menurut keterangan Deddy Mizwar, wagub Jabar saat itu, pihak Meikarta mengajukan ijin 500 ha. Tanah dari mana? Tanya Deddy Mizwar. Kagak ada tuh tanah 500 ha. Deddy Mizwar punya sikap tegas. Berpatokan pada prinsip regulasi yang ada. Sayangnya, ia tak terpilih jadi Gubernur.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ahmad Heryawan, gubernur Jabar saat itu, jawabannya sama. Clear, tanahnya cuma 84 ha yang bisa diberikan ijin. Sisanya? Belum bisa diberikan ijin. Tanahnya belum ada, atau masih bermasalah. Kasus dong? Banyak orang bertanya: tanah 84 ha kok jualan 500 ha ya? Jauh banget.

Saat ini, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar sudah pensiun. Tak lagi jadi gubernur dan wagub Jabar. Bola sekarang ada di tangan Ridwan Kamil (RK). Akankah RK bersikap seperti gubernur pendahulunya? Banyak yang tak yakin. Kenapa? Pertama, adanya suap terhadap Bupati dan sejumlah jajaran Pemda Bekasi bisa jadi indikasi Meikarta bergeliat. Bergerak lagi. Berarti ada peluang. Siapa yang buka peluang? Hanya yang punya kekuasaan yang bisa memberi harapan. Tak ada yang lain. Kedua, kabarnya RK punya hubungan cukup dekat dengan bos Meikarta, James Riady.

James Riady mau ditangkap KPK? Ah, ada-ada aja. Jangan ngigau! Tangkap ikan kecil dalam kasus kardus duren, dana pertimbangan, kasus e-KTP aja gak jelas ujungnya. Berbelit-belit. Apalagi ikan besar? Jangan terlalu memanjakan ekspektasi. Sama halnya anda berharap 1 USD itu Rp 10.000 sebagaimana yang dijanjikan Pak Jokowi saat kampanye 2014. Jika itu ada di pikiran anda, maka Anda terlalu memanjakan ekspektasi.

Kok gak percaya sama KPK? Dulu umumnya rakyat percaya. Sekarang? Masyarakat mulai ragu. Dalam kasus Meikarta, KPK sedang ditantang publik. Tuntaskan, KPK kembali berwibawa dan dipercaya. Gak tuntas? Rakyat makin yakin KPK gak banyak bisa diharapkan lagi.

Masalah Meikarta, proyek yang 54% sahamnya dimiliki PT. Lippo Cikarang Tbk ini bukan pada kepemilikan tanah dan perijinan. Tapi lebih pada faktor pertama, siapa dekat siapa. Kedua, komitmen penguasa dan penegak hukum. Ini berlaku juga pada semua proyek-proyek raksasa lainnya.

Yang pasti, tragedi Meikarta sudah terbongkar. Sejumlah pekerja yang resign demo, karena belum dibayarkan gajinya. Hutang iklan kabarnya belum terlunasi. Penjualan seret, karena ijin 500 ha gagal. Apakah Meikarta berhenti? Tidak!Buktinya? Bupati dan sejumlah pejabat Pemda Bekasi baru saja terima suap. Itu artinya Meikarta belum tamat riwayatnya. Belum "The End".

Dari semua data di atas menegaskan bahwa dugaan masyarakat selama ini terbukti. Pertama, Meikarta adalah proyek bermasalah. Tak ubahnya seperti reklamasi. Menabrak banyak aturan. Yang penting dekat dengan kekuasaan, semua seolah bisa diatur. Regulasi bisa dibuat dan disesuaikan dengan kepentingan proyek.

Kedua, meski sudah tercium bau masalahnya, Meikarta tetap beroperasi. Tangan-tangan pengembang bergentayangan di meja birokrasi. Suap sana, suap sini. Para birokrat pun lumpuh tak berdaya. Termasuk bupati Bekasi. KPK mulai membongkarnya (14 dan 15 Oktober 2018) baru mulai. Sekali lagi, baru mulai. Akankah diakhiri? Kita beri kesempatan KPK, sambil perhatikan dua pertanyaan . Pertama, apakah KPK akan serius dan menuntaskan kasus Meikarta? Kedua, apakah KPK akan menyeret semua yang terlibat, termasuk ikan besarnya? Siapa ikan besarnya? Ah, Pura-pura gak tahu aja.

Setelah Meikarta bertragedi, apakah akan betul-betul lumpuh? Jika gubernurnya Anies Baswedan, nasib Meikarta dipastikan akan seperti pulau reklamasi. Tapi, gubernur Jawa Barat itu RK, bukan Anies Baswedan. Masyarakat Indonesia, bukan hanya Jawa Barat, sedang menyorot RK.

Jika Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, Gubernur dan Wagub Jabar saat itu menutup pintu negosiasi terhadap Meikarta, apakah Gubernur dan Wagub sekarang bersikap sama? Tanpa perlu spekulasi, kita tunggu apa yang akan terjadi. Jika tangan-tangan Meikarta juga bekerja di Pilgub Jabar kemarin, maka permainan akan berlanjut. Artinya, proyek berpotensi jalan terus.

Tragedi Meikarta menegaskan bahwa ini proyek sarat masalah. Kedepan, bergantung penguasa. Kekuasaan bisa jadi Tangan Tuhan. Tapi bisa juga mewakili setan. Jika yang kedua jadi pilihan, mengigau jika anda berpikir Meikarta akan berhenti dan ikan besarnya ditangkap. [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 22/10/2018