Perubahan zaman dan teknologi, dianggap Mu’ti membuka peluang munculnya hukum-hukum baru. Fatwa yang melarang akad secara virtual dianggapnya terbatas pada zaman dahulu ketika teknologi hanya sebatas suara (telepon) sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi.

Hal demikian, dianggapnya telah berbeda ketika teknologi mampu mengantarkan suara dan gambar secara langsung (real time).

“Kekhawatiran yang mengatakan tidak boleh itu kalau ada cacat dari sisi akad yang cacat itu terjadi karena ada kecurangan. Tapi kan itu bisa diantisipasi, misalnya dengan adanya saksi. Nah kalau ada saksi itu malah bisa dibuktikan misalnya di sebelah saya ada yang menyaksikan, di seberang saya di sebelahnya juga ada yang menyaksikan, dan seluruh pemirsa dan seluruh peserta webinar ini toh faktanya juga bisa menyaksikan,” jelas Mu’ti.

Sebagai dasar hukum, Mu’ti mengibaratkan dengan peralihan peradilan hukum di pengadilan yang kini sebagian besar bergeser menjadi virtual.

“Kekhawatiran adanya ketidakjujuran dalam akad nikah itu kan bisa dieliminir dengan kecanggihan teknologi dan keberadaan saksi. Dan seiring dengan waktu saya kira di Pengadilan, dulu itu kan ga bisa itu pengadilan di mana antara terdakwa dan hakim itu terpisah oleh ruang dan waktu. Harus benar-benar datang ke pengadilan. Sekarang kan sudah bisa secara virtual. Padahal di situ banyak fakta-fakta yang secara hukum positif harus dibuktikan kebenaran dan keasliannya,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, praktek akad nikah virtual telah dilakukan oleh pasangan Indonesia-Australia Shaffira Gayatri dan Max Walden yang menggelar prosesi akad nikah via Zoom pada Juni 2020.

“Saya kira itu (nikah virtual) akan menjadi pilihan masa depan. Dan kalau nikah itu saya kira gampang, yang susah itu menemukan siapa yang mau diajak menikah. Ada gak yang mau menikah dengan kita?,” pungkas Mu’ti dengan berkelakar.* 

Sumber: Muhammadiyah.or.id