Wapres Tegaskan Cita-Cita Indonesia Menjadi Pusat Produk Halal Terbesar di Dunia

JAKARTA (voa-islam.com) - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen dan pengekspor produk halal terbesar di dunia.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, Wapres mengungkapkan sejumlah langkah strategis sebagai kunci yang harus dilakukan secara simultan dan kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan.

"Langkah-langkah strategis tersebut antara lain, penguatan industri produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) maupun zona-zona halal dalam kawasan industri yang sudah ada, sehingga kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan, terintegrasi, dan semakin berkualitas serta berdaya saing global," ungkap Wapres pada acara Webinar Strategis Nasional bertema "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10).

Wapres yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu  mengatakan bahwa KIH yang ada saat ini terus berkembang, dan diharapkan akan menarik investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia.

Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No.17/2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Pembentukan KIH, lanjutnya, merupakan langkah awal berkembangnya KIH terpadu di Indonesia, di mana seluruh layanan yang berhubungan ke halal produk berada dalam satu atap. 

Wapres juga menjelaskan bahwa saat ini data-data produk maupun nilai perdagangan produk halal di Indonesia belum terrefleksi dengan jelas dalam Management Information System (MIS) yang terintegrasi.

Karenanya, diperlukan adanya kodifikasi yang mengintegrasikan data sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi. Sehingga, data statistik perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN ke depannya mendukung industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik.

Untuk itu, lanjut Wapres, peran Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Stastistik, dan MUI menjadi sangat penting untuk bekerja sama dalam rangka koordinasi terkait kodifikasi produk halal Indonesia.

"Untuk itu saya minta Menteri Koordinator Perekonomian untuk dapat mengkoordinasikan hal ini," kata Wapres seperti dikutip dari laman resmi kemenag.go.id.

Langkah strategis selanjutnya adalah program sertifikasi halal produk ekspor. Jika ini dapat diimplementasikan secara kuat, maka akan menjadikan produk Indonesia diperhitungkan, memiliki daya saing global, dan membuka akses pasar secara lebih luas.

“Sertifikasi produk halal ekspor diharapkan dapat dimaknai oleh para eskportir sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka. Peningkatan daya saing yang berujung pada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia, dan tentu peningkatan kontribusi positif pada neraca perdagangan Indonesia,” imbuh Wapres.

Wapres menggarisbawahi perlunya  proses sertifikasi halal yang mudah, efisien dan efektif, serta dapat memiliki kualitas tinggi, sehingga mampu bersaing dengan kualitas lainnnya.

Hal ini bisa dimulai dengan membangun ketertelusuran halal (halal traceability) yang dimulai dari bahan mentah atau raw material, kemudian produk setengah jadi, dan terakhir produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen.

Lalu, untuk mendorong industri produk halal yang lebih kuat di dalam negeri, KH Ma'ruf Amin berharap ke depannya Indonesia perlahan dapat mengurangi jumlah impor dari negara lain atau program substitusi impor.

Selain itu, lanjutnya, upaya dapat dilakukan pula dengan mendorong berkembangnya industri bahan-bahan substantif material halal pengganti sebagai alternatif. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Materi Fatwa untuk Munas MUI Masih Diinventarisir
• Dua Dimensi Kebahagiaan dalam Islam
• Terkait Pernyataan Presiden Macron Sudutkan Islam, MUI Minta Menlu Panggil Dubes Prancis
• Kaji Buku ‘Muslimah Anti Viral’, FMDKI Ajak Muslimah Indonesia Perkuat Keislaman di Era Digital
• Komisi VI DPR Aceh Serahkan Hasil Uji Calon Anggota Baitul Mal Aceh ke Pimpinan Dewan
• Selama Tidak Diwajibkan, MUI Dukung Materi Khutbah Kemenag
• Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law
• Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas