KH Didin Hafidhuddin: Politik Permudah Dakwah

BOGOR (voa-islam.com)--Dakwah dan politik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun saat ini, justru dakwah dan politik seperti berbeda nilai.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Badan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dewan Dakwah) KH Didin Hafidhuddin.

“Dalam kondisi sekarang, politik itu ada kecenderungan bukan politik yang sehat. Bukan dakwah politik yang berdasar nilai dan etika, tetapi politik jangka pendek atau pragmatis,” ungkap Kyai Didin ketika ditemui di Masjid Al Hijri 2, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/9/2020).

Dikatakan Kyai Didin, politik penting karena dapat menjadi wasilah dalam memajukan dan meluaskan dakwah.

“Cara untuk memudahkan urusan dakwah. Tentu politik kita adalah politik untuk dakwah. Bukan politik untuk mencari kekuasaan semata. Tetapi raih kekuasaan untuk kepentingan dakwah,” kata Kyai Didin.

Untuk terwujudnya sinergi dakwah dan politik maka diperlukan langkah strategis. Kyai Didin berharap agar Dewan Dakwah bisa menjadi pusat untuk melahirkan politisi-politisi berakhlak.

“Bukan berarti Dewan Dakwah berubah jadi partai politik. Tetapi kita harus memberi nasihat-nasihat kepada para politisi untuk berpolitik secara santun. Berpolitik secara islami, kita dukung partai politik yang islami,” jelas Kyai Didin yang pernah menjabat Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Para pendiri Dewan Dakwah tercatat adalah politisi-politisi ulung yang peduli dengan kepentingan dakwah.

“Allahyarham Pak Natsir, Pak M Roem, Pak Hussein Umar, Pak Haryono itu politisi-politisi yang luar biasa, yang ulung. Tetapi kita bisa melihat sejarah kehidupan mereka, betapa indahnya politik-politik yang mereka lakukan,” ujar dia.

Mereka mempraktikkan politik Islam, politik bermoral, politik kebersamaan. “Dan itu yang kita harapkan. Bukan sekadar politik dalam pengertian politik biasa. Mereka mempraktikkan politik berwawasan Islam,” tandas Kyai Didin.

Kyai Didin menceritakan, Mosi Integral tahun 1950 yang dimajukan Mohammad Natsir. Mosi Integral ini menyelamatkan bangsa dan negara, dari negara RIS ke negara kesatuan RI.

“NKRI ini jasa besar politisi-politisi, tokoh-tokoh Dewan Dakwah yang mulai dilupakan oleh sejarah. Begitu besar karya-karya mereka untuk bangsa dan negara. Dewan Dakwah berpikir melahirkan kader-kader ummat, politisi-politisi elegan yang tawadu,” kata dia.

Terkait gagasan melahirkan kembali Masyumi (#MasyumiReborn) yang diinisiasi oleh pengurus dan aktivis Dewan Dakwah disoroti pula oleh Kyai Didin. Ia mendukung jika gagasan itu memiliki tujuan baik.

“Saya berbaik sangka saja, tujuannya baik. Tujuan baik harus mendapat dukungan tetapi bukan berarti kita melibatkan langsung. Maksud saya, Dewan Dakwah biarlah berjalan seperti sekarang sebagai sebuah lembaga dakwah,” kata Kyai Didin.

Kyai Didin berpesan agar dalam mendirikan partai politik dilandasi pemikiran matang. Apakah ujungnya kebaikan dan kemaslahatan, itu yang harus dipikirkan.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Rektor UIN Jakarta: Pernikahan di Bawah 5 Tahun Rentan Karam
• Ketua Adara Relief Ajak Jurnalis Advokasi Pemberitaan Palestina
• Ketahanan Keluarga Muslim Masih Kuat, Perceraian Akibat Pandemi Tidak Signifikan
• IHW: Akreditasi Tak Libatkan MUI, Sucofindo Tak Dapat Lakukan Sertifikasi Halal
• Kampus Islam Harus Bersatu untuk Mencapai Cita-Cita Islam yang Kaaffah
• Kemenag Cairkan Bantuan Operasional Tahap I untuk Pesantren dan Pendidikan Islam
• Kecam Aksi Pembakaran Al-Quran Di Swedia Dan Norwegia, KAMMI Minta Indonesia Bersikap
• Pendidikan Islam Diminta Beradaptasi dengan Era Digital