Persis Sarankan Pemerintah RI Beri Kesempatan bagi Eks ISIS yang Insyaf

BANDUNG (voa-islam.com) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia tidak berencana memulangkan sejumlah 660 WNI yang diduga menjadi petempur teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) di beberapa negara.

Persatuan Islam menghormati dan memahami keputusan pemerintah tersebut.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum PP Persis, Dr. Jeje Zaenudin, hal itu dinilai sebagai keputusan yang memberi kemaslahatan bangsa menurut pengkajian pemerintah, selain tentunya pemerintah harus mengacu dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyikapi keputusan tersebut, Waketum Persis itu menyampaikan rasa keprihatinannya.

"Kita prihatin atas nasib mereka yang menjadi korban propaganda sehingga tanpa mengerti, tanpa keinginannya sendiri mereka harus bergabung dengan ISIS", ungkap Jeje seperi dilansir laman resmi persis.or.id, Rabu (12/02/2020).

Jeje menyebutkan di antaranya, kaum wanita dan anak anak kecil yang dibawa orang tua mereka kemudian terlantar di sana.

Melihat kondisi demikian, PP Persis menyarankan  Pemerintah Indonesia masih terus memperhatikan nasib mereka dengan cara apa saja yang memungkinkan menurut hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Memang, Islam mengajarkan bahwa orang-orang yang salah jalan hidupnya, memberontak negara, membuat kekacauan, menghilangkan  jiwa orang lain, merampas harta benda orang, dan membuat kerusakan lainnya, bisa dihukum dengan hukuman yang keras seperti hukuman mati, atau diusir dan diasingkan dari dalam negerinya, dicabut kewarganegaraannya, dan sebagainya. 

"Pemerintah juga berhak mengampuni dan merima mereka yang  bertaubat kembali ke jalan yang lurus serta dipastikan mereka tidak akan menimbulkan ancaman keselamatan bagi masyarakat", ujar Jeje.

Ia mengingatkan, jangan lupa juga bahwa anak dan keluarga mereka yang tidak berdosa adalah  manusia dan muslim di mana pemerintah dan umat Islam khususnya punya tanggung jawab membantu mereka atas dasar kemanusiaan dan terlebih atas dasar keimanan. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Tanggapi Kepala BPIP, MUI: Sila Pertama Pancasila Mau Dibuang?
• ISAC: Pernyataan Kepala BPIP Perkeruh Suasana Kebhinekaan
• Silaturahim ke Muhammadiyah, Menlu Bahas Konsistensi Indonesia Perjuangkan Perdamaian Palestina
• Ketum PA 212: Kepala BPIP Musuh Pancasila
• Gerakan Menutup Aurat 2020 Serentak di 53 Daerah Indonesia
• Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Kunjungi Dayah Darul Quran Aceh
• Kongres Umat Islam Indonesia VII, MUI Ingin Teguhkan Kiblat Bangsa
• Bahas Ketahanan Keluarga, ACN Silaturrahim dengan Istri Walikota Depok