Soal Konflik Natuna, Brigade GPII Siap Sinergi dengan TNI Jaga Kedaulatan Bangsa

JAKARTA (voa-islam.com)—Brigade Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menegaskan akan ikut bersinergi dengan TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa di perairan Natuna.

“Melihat perkembangan yang terjadi berkenaan dengan permasalahan di laut Natuna Utara, Brigade GPII sebagai bagian dari komponen pendukung dalam pertahanan dan keamanan Indonesia akan ikut serta bersinergi dengan TNI-Polri,” kata Komandan Brigade GPII  Robbi Yustiadi dalam keterangan tertulis yang diterima Voa Islam, Rabu (8/1/2020).

Menurut Robbi, menjaga kedaulatan negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Hal ini sebagaimana dengan UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 : (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Robbi menilai klaim Tiongkok atas Natuna Utara merupakan pelanggaran terhadap konvesni hukum laut PBB. Klaim ini juga dianggap telah menodai hubungan Tiongkok dengan Indonesia selama ini.

“Adapun alasan historis bahwa nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan Natuna Utara bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982, lembaga yang menetapkan batas ZEE. Pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, termasuk kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU),” ungkap Robbi.

Robbi  meminta kepada masyarakat Indonesia untuk mengedapankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Kemudian meminta kepada pemerintah Tiongkok untuk berhenti melakukan provokasi terhadap kedaulatan NKRI.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• YLKI Sebut Pemerintah Tidak Serius Urus Sertifikasi Halal
• Halal Watch Dorong Pemerintah Lakukan Pencatatan Data Ekspor Impor Produk Halal
• BDK Aceh Tuntaskan Latsar untuk 1.472 Orang
• Kembangkan Industri Halal di Jepang, LPPOM MUI Kerjasama dengan JPI
• Din Syamsuddin: Buya Yunahar Ilyas, Pakar Tafsir yang Mumpuni
• Februari Mendatang, Logo Resmi dan Tempat Muktamar Persis XVI akan Segera Dirilis
• Ta'ziah atas Wafatnya Prof Yunahar, MIUMI Aceh: Selamat Jalan Sang Murabbi dan Mujahid
• Silaturrahmi ke Pesantren Nuu Waar AFKN, Ketua Umum YBM PLN Serahkan Bantuan Beasiswa Pendidikan