Rabu, 3 Jumadil Awwal 1446 H / 7 Februari 2018 18:02 wib
4.966 views
Pemuda Muhammadiyah Kritik Penolakan Ketua DPR soal Tes Urine
JAKARTA (voa-islam.com), Pemuda Muhammadiyah mengkritik sikap penolakan Ketua Dewan Perwakila Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo terkait wacana tes pemeriksaan urine anggota legislatif.
Pemuda Muhammadiyah menilai upaya itu disinyalir saling melindungi antar anggota DPR dan mempertaruhkan marwah lembaga legislasi tersebut.
"Diuji dalam komitmennya menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik (Good Parlemen, Good Governance dan Clean Government). Sudah jadi berita umum, ada anggota Dewan tertangkap memakai Narkoba," kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Farid Ari Fandi dalam keterangannya, Selasa Kemarin (6/2/2018).
Sementara itu, jelas Farid, mandat pembuka UU MD 3 No 17 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ‘meminta setiap anggota dewan wajib melaksanakan check and balances yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat’.
"Artinya, tertangkapnya Robby Salam Staf Setjen MPR menandakan lembaga tinggi ini belum bersih dari peredaran Narkoba. Kita menjadi saksi bagaimana minimnya produktifitas lembaga ini, mengeluhnya pemerintah dan masyarakat pada produk legislasi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat,"tegasnya.
Belum lagi, lanjut Farid, bukti Indonesia menjadi target peredaran Narkoba. Artinya, ujar dia, bisa jadi perlindungan peredaran itu sampai ke dalam Gedung yang terhormat, bila tidak segera dibuktikan apakah anggota dewan terbebas dari Narkoba.
Untuk itu, sambungnya, Pemuda Muhammadiyah me’warning’ lembaga DPR. Ia berpendapat, bila tidak segera dilakukan pemeriksaan, menjadi penguat lembaga BNN harus segera turun tangan yang memeriksa.
"Kita masih ingat pesan terakhir terpidana mati bos Narkoba Fredy tentang keterlibatan anggota Dewan. Dan itu disampaikannya sebagai mekanisme terakhir melawan hukuman mati. Jangan sampai lembaga distribusi otoritas kekuasaan ini, justru terindikasi menjadi penguasaan sarang mafia narkoba. Perlu pembuktian segera,"ungkap Farid.
Kredibilitas DPR
Katanya lagi, untuk membuktikan benar atau tidaknya setiap anggota parlemen mengkonsumsi Narkoba. Perlu segera dilakukan tes oleh Badan Narkotika Nasional. "Tidak hanya tes urine, namun juga perlu diadakan tes rambut agar hasilnya benar-benar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, membawa rasa keadilan dan tegaknya marwah lembaga,"ucapnya.
Bagi Pemuda Muhammadiyah, pernyataaan Ketua DPR sangat mengecewakan dan wajib di direspon Bapak Presiden, BNN, Komite Etik DPR, Ombudsman, Komnas HAM dan para Ketua Umum Partai. Respon itu bertujuan membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan bersih dan baik, memiliki kualitas kinerja yang tinggi dalam melakukan kerja-kerja layanan dalam menyerap aspirasi publik.
"Momentum ini diharapkan menjadi ajang bersih bersih, mengembalikan lembaga yang membutuhkan modal besar kepercayaan selama 5 tahun,"tuturnya.
Farid berharap Negara ini mampu benar-benar memilih pemimpin yang amanah menampuk kepercayaan setiap warga Negara. "Tetapi, bagaimana itu bisa berlangsung, bila masyarakat Indonesia tidak pernah tahu bahwa setiap perwakilan mereka benar benar terbebas dari Narkoba dan Zat Psikotropika. Padahal diawal mendaftar menjadi Caleg, itu menjadi prasyarat utama,"tutupnya. (bilal/voa-islam)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
