Pemuda Muhammadiyah: Impor Beras Simbol Matinya Kedaulatan

JAKARTA (voa-islam.com), Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengkritik rencana impor beras oleh pemerintah. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak kalah strategis dibanding kekuatan militer.

"Beras adalah pangan utama Republik ini. Ia tak boleh jadi komoditas bisnis berpaham liberal. Apalagi, jadi komoditas politik rente,"tegas Pedri dalam pernyataananya, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Pedri mengatakan data supply and demand beras harus akurat dan up to date. Tidak boleh direkayasa untuk kepentingan apapun.

"Institusi pemerintah harus satu suara di bawah Presiden. Jangan ada ego sektoral. Kementan mengatakan stok beras cukup.Kemendag mengatakan harus impor, Bulog lain lagi. Sampai  kapan negara dikelola begini Pak Presiden,"katanya.

Intinya, lanjut Pedri, pemerintah harus jujur dengan data perberasan. Jangan ada kesan kacau atau sengaja dibuat kacau, lalu membuat rekomendasi impor.

"Jadi utamakan kepentingn petani, pastikan beras mereka terjual dengan harga layak. Jaga kewajaran harga untuk melindungi konsumen. Sederhana kok jangan dibikin rumit lalu ujung-ujungnya impor,"tandasnya.

Diketahui, Kebijakan impor beras sebesar 500.000 ton diawal tahun ini yang disampaikan oleh menteri perdagangan, Enggartiasto Lukita menuai polemik.

Perhatian publik menjadi ramai karena impor beras dinilai kontraproduktif jika dibandingkan dengan janji menteri pertanian untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada beras dalam tempo setidaknya 3 (tiga) tahun menjabat sebagai menteri pertanian. (bilal/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• LBH Street Lawyer Ragukan Penanganan Kasus Ade Armando
• Polisi Tetapkan Ustadz Zulkifli sebagai Tersangka Hate Speech
• Tragis, di Solo Muslimah Bercadar Jadi Sasaran Pelecehan Seksual
• [VIDEO] Kokam Sukoharjo Siap Basmi Komunisme
• Pokok Eksepsi Jonru
• Anak Pemimpin Partai Oposisi Somalia Gugur Saat Berjuang di Jajaran Islamic State (IS) di Suriah
• Penasehat Hukum Jonru Nilai Dakwaan JPU Tidak Cermat dan Lengkap
• KAM: Jangan Ada Intervensi Kekuasaan dalam Korupsi E-KTP