Tiga Nama Aman pada Kasus E-KTP, KAM: Hancur Penegakan Hukum

JAKARTA (voa-islam.com), Komunitas Anak Muhammadiyah (KAM) menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani korupsi  E-KTP tidak profesional dan objektif.

Alasannya karena, belum ditetapkannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey sebagai tersangka oleh KPK.

"Ini menunjukan hancurnya  penegakan hukum dalam pemerintahan Jokowi saat ini," kata Kordinator KAM, Amirullah Hidayat dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (29/12/2017)

Menurut Amirullah, biasanya bila KPK mendengar ada nama seseorang muncul dalam persidangan kasus korupsi, maka KPK pasti langsung mengejar keterlibatan nama tersebut. Sebab, imbuhnya, hal itu mengindikasikan kuatnya seseorang terlibat korupsi.

"Tetapi (kasus) Ganjar Pranowo Cs, tidak seperti kebiasaan KPK selama ini, maka kita menilai kondisi ini  karena ketiganya berasal dari partai PDIP, yaitu Partai utama yang mengantar  Joko Widodo menjadi Presiden,  dan penilaian seperti ini pasti menjadi penilaian seluruh rakyat Indonesia,"tegasnya.

Apalagi, katanya lagi, masih segar dalam ingatan seluruh rakyat Indonesia terhadap statemen Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah beberapa waktu lalu yang mengatakan, bahwa berdasarkan pengakuan Setya Novanto kepada Fahri Hamzah, mantan Ketua DPR Setnov  sudah benerapa kali menjumpai Presiden Jokowi. "Ini sama saja Fahri mengatakan bahwa Presiden mengetahui permasalah Korupsi E KTP secara Komprehensif, ujar Amirullah Hidayat.

"Maka saya selaku mantan relawan Jokowi yang terlibat dalam memenangkan beliau dalam Pilpres yang lalu, mempunyai tanggung jawab moral bagaimana Presiden Jokowi tidak mengkhianati Nawa Cita,"sambungnya.

Karena, ujar Amirullah, Nawa Cita itu adalah janji kampanye Jokowi yang tim sukses yakinkan kepada rakyat. "Sebab, salah satu isi dari sembilan janji Nawa Cita  adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,"pungkasnya. (bilal/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM, Rapor Pemerintah Dinilai Merah
• Empat Cara Hadapi Pencampuradukan Agama dengan Paham Lain di dalam Islam
• Tiga Tahun Terakhir Ini, Ada Upaya Campuradukan Agama dengan Paham Lain
• Kivlan Zein: Tahun Politik, Umat Islam Harus Selektif Pilih Pemimpin
• Dewan Dakwah Aceh Bekali Dai Kemampuan Bekam
• Persaudaraan Aksi 212 Solo Raya Dideklarasikan
• DSKS Protes Video Ucapan Natal Walikota Surakarta
• Warga Iran Jadi Pembicara, Ormas Islam Sayangkan UIN Alauddin