Komnas HAM: Pemerintah Harus Protes AS

JAKARTA (voa-islam.com), Komisioner HAM, Maneger Nasution mendesak agar Pemerintah Indonesia memprotes keras pemerintah Amerika Serikat atas penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk wilayah AS.

Perlakuan itu dinilai mencederai kehormatan (dignity), tidak hanya pribadi Panglima TNI dan institusi TNI, tetapi juga NKRI.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk wilayah AS secara mendadak, padahal kunjungan itu atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F. Durford, Jr.

"Pemerintah AS sangat tidak memadai hanya menyampaikan permohonan maaf melalui Duta Besar untuk Indonesia, Joseph Donovan. Namun harus ada penjelasan lebih rinci dan berkejujuran dari Pemerintah AS kenapa peristiwa tidak manusiawi seperti ini bisa terjadi,"kata Maneger dalam keterangannya, Jakarta, beberapa waktu lalu (23/10/2017).

Lanjut Maneger, apabila ada kesalahan di internal AS yaitu US Customs and Border Protection, jenis kesalahan yang terjadi harus dijelaskan secara terbuka ke publik Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga diminta bersikap tegas. Ia berpendapat, patut dipertimbangkan Presiden Jokowi memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia guna menjelaskan peristiwa memalukan ini. Jika Pemerintah Indonesia hanya mengirimkan nota diplomatik memprotes peristiwa sepenting ini.

Pemerintah Indonesia patut diduga tidak menunaikan mandatnya  menjaga kehormatan bangsa (dignity). Publik berhak tahu atas informasi benar tentang peristiwa ini (rights to know),"jelasnya.

Maneger mengatakan publik patut mengapresiasi sikap  kenegarawanan Panglima TNI dalam merespons kejadian tidak manusiawi dari pemerintah AS itu. Ia menilai Indonesia memang sudah sejatinya harus marah. Tapi, kemarahan itu harus disalurkan secara strategis dan terukur. Sikap kenegawanan dan ketenangan Panglima TNI sebagai figur yang terdampak dari perilaku tidak profesional Pemerintah AS sangat signifikan menenangkan prajurit TNI dan publik Indonesia.

"Semoga peristiwa ini menjadi blessing in disguise bagi tidak hanya Panglima TNI tapi juga bagi NKRI,"cetusnya.

Selain itu, Maneger mendesak Pemerintah AS untuk memastikan bahwa hal-hal tidak manusiawi semacam itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang (guarantees of nonrecurrence).

"Komnas HAM menghimbau Publik Indonesia untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak kontra produktif yang justru merugikan Indonesia. Mari hadirkan kepercayaan bahwa Pemerintahan Jokowi mampu menjaga marwah dan kehormatan NKRI,"pungkasnya.  (bilal/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Kritik Pernyataan Said Aqil Siroj Soal Jenggot dan Sorban, Bupati Lampung Selatan Dilaporkan Polisi
• HTI: Dalih Pemberlakuan PERPPU Ormas Dusta
• Di Depan Ribuan Massa Aksi, Harry Moekti: PERPPU Ormas Bentuk Balas Dendam
• Sebelum ikuti #AksiTolakPerppu Ormas, Peserta Aksi 2410 Lakukan Sholat Sunnah
• Punk Muslim dan GBC Distribusikan Bahan Makanan ke Pengungsi Rohingya
• Kantor Berita Turki Anadolu Agency Luncurkan Layanan Bahasa Indonesia
• Mamah Dedeh, Aa Gym, dan Habib Rizieq Masuk Tiga Besar Survei Ulama Panutan
• Monumen Perisai Pancasila Jejak Kebiadaban PKI di Solo