BPJPH Segera Perkenalkan Logo Halal Baru

JAKARTA (voa-islam.com)--Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera memperkenalkan logo halal baru. Menurut Kepala BPJPH Sukoso, logo halal baru sudah selesai dibuat dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diluncurkan.

Logo halal sudah disiapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Logo itu diamanahkan di dalam UU No 33 Tahun 2014.

"Logo memang harus ada perubahan dan sudah selesai dibuat," kata Sukoso seperti dikutip dari Republika, Sabtu (21/10) sore.

Terkait dana yang mencapai miliaran, menurut dia, dana BPJPH itu masih diperlukan perjuangan yang lebih keras lagi. Dan kerja sama dengan MUI maupun LPH juga dilaksanakan BPJPH sesuai Undang-Undang.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang No 33 Tahun 2014.

Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pada pasal 65 menjelaskan, BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun terhitung sejak UU No 33 Tahun 2014 ini diundangkan. * [Rol/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Fahri Ingatkan Mitos Kelam Sejarah Bangsa 20 Tahunan di Rezim Jokowi, 2018 Ada Apa?
• PP Muhammadiyah Desak Kepolisian Usut Pembakaran Masjid di Aceh
• Forum Jurnalis Muslim Kunjungi Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh
• Pemerintah Jokowi Dituding Lakukan Standard Ganda dalam Penegakkan Hukum
• Banyak Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Dinilai Semakin Represif
• Jokowi Diminta Bijak Bernarasi Soal Klaim Kawasan Mandalika di NTB
• Panglima TNI Ditolak Masuk Amerika, Dua Tokoh Ini Minta Pemerintah RI Protes, bukan Klarifikasi
• Luhut Diminta Tak Memaksa Pihak Lain Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta