Batalkan Ribuan Perda, PKS: Jangan Tiba-tiba Dicabut, Harus Dikaji Mahkamah Agung Dulu

JAKARTA (voa-islam.com)--Wakil Ketua MPR RI yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menganggap pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dalam rencana pencabutan dan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang telah berlaku di masing-masing daerah.

Hal tersebut menurut Hidayat adalah peraturan yang merujuk kepada kearifan lokal masing-masing daerah yang berbeda.

Hidayat juga mengatakan, jika kearian lokal tersebut sudah  menjadi Perda pasti dalam pengesahannya melibatkan Kemedagri.

“Itu kan merujuk kepada kearifan lokal dan otonomi daerah. Dan dalam prosesnya pasti sudah melibatkan Kementrian Dalam Negeri. Kalau itu sudah menjadi Perda, itu artinya Kementrian Dalam Negeri terlibat,” ujar Hidayat di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (17/6/2016) pekan lalu.

Maka kata dia, jika ingin mencabut dan membatalkan pemerintah harus merujuk ke Mahkamah Agung untuk pengkajian lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Nah kalau sekarang ada masalah, aturan hukumnya adalah rujuklah ke Mahkamah Agung, bukan kemudian tiba-tiba dicabut,” Kata dia.* [Nizar/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Pemerintah Diimbau Libatka Umat Islam Dalam Isu Perda Islami
• Berencana Batalkan Ribuan Perda, Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Transparan
• Ketum Persis: Imbauan Umat Islam untuk Menghormati yang Tidak Shaum adalah Logika Terbalik
• Mozaik Ramadhan, Selempang Al Aqsa Palestina Terjual Harga Sapi Betina
• Bupati Bireun Ajak PNS Sumbang Dana Rp 50.000 Per Orang untuk Palestina
• Cinta Jangan Berubah, Walaupun Engkau Tersakiti
• Disambangi FPI, Kompas Bantah Kerap Sakiti Umat Islam dalam Pemberitaan
• Tabligh Ramadhan, Syaikh Abdurahman Serukan Jihad Pembebasan Palestina