Pemuda Muhammadiyah: Warga Tidak Menolak Autopsi Jenazah Siyono

JAKARTA (voa-islam.com)--Tersiar kabar bahwa rencana autopi jenazah Siyono ditolak oleh warga sekitar. Hal tersebut dibantah oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil mengungkapkan bahwa penolakan autopsi bukan berasal dari warga, namun datang dari kepala desa, dan beberapa perangkat desa tokoh setempat.

“Saya yang langsung ke sana, saya temui kepala desanya, berkomunikasi dan berdialog. Dia sendiri mengakui penolakan dia yang inisiasi dengan beberapa tokoh. Setelah kami survei warga, tidak menolak,” kata Dahnil di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dahnil menegaskan bahwa penolakan usaha autopsi jenazah bukanlah untuk merefleksikan kemauan warga setempat. Namun murni diinisisai oleh kepala desa dan beberapa tokoh warga.

“Itu sikap kepala desa dan beberapa tokoh setempat. Bukan merefleksikan sikap warga. Kami turun langsung,” kata Dahnil.

Alasan penolakannya pun sedikit ambigu. Menurut keterangan Dahnil setelah berdialog langsung dengan Kades yang menolak, bahwa alasan mereka menolak karena tidak ingin desanya menjadi ramai. Karena menurut Kades yang bernama Joko Widoyo tersebut, jika autopsi dilakukan tentu desanya akan dipenuhi oleh aparat, wartawan, dan kerumunan orang.

“Alasan mereka karena kalau dilakukan autopsi, akan banyak orang, ada wartawan, polisi, Kokam. Mereka anggap mengganggu ketentraman desa,” terang Dahnil.* [Nizar/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Istri Siyono Mendapat Intimidasi Aparat dan Perangkat Desa
• Khawatir Jasad Siyono Disabotase, Kokam Siaga Jaga Makam
• Ketua Umum Dewan Dakwah Sesalkan Wartawan yang Hanya Jadi Jubir Israel
• Selektivitas Rekruitmen Calon Densus 88 Tidak Jelas Kriterianya
• Siapakah wali Allah
• Zakir Naik Sosok Yang Ditakuti Musuh Allah
• Polisi Beri Uang Dua Gepok ke Istri Siyono, Komnas HAM: Dana Sebanyak Itu Asalnya dari Mana?
• Habib Rizieq Menolak Revisi UU Anti Terorisme