MUI : Rakyat Tidak Wajib Mentaati Pemimpin Melegalkan Maksiat

JAKARTA (voa-islam.com) - Sebuah ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan sejumlah fatwa baru, termasuk fatwa boleh tak patuh dan mentaati pada pemimpin yang kebijakannya dianggap menyimpang.

Dalam salah satu fatwa disebutkan, pemimpin yang melegalkan hal  yang dilarang agama dan atau melarang hal yang diperintahkan agama, boleh tidak dipatuhi. Termasuk pemimpin yang menyuruh maksiat.

Seorang pengurus MUI Muhyiddin Junaedi menegaskan, hal itu merupakan bagian dari fatwa tentang pemimpin yang ingkar janji kampanye.

"Jadi kalau ada pemimpin yang melarang ibadah tertentu, ya tidak boleh dipatuhi," katanya, Kamis, 11/6/2015.

Tetapi bukankah susah membayangkan ada pemimpin yang melarang ibadah, dan justru biasanya ikut terlibat, bahkan secara demonstratif, dalam ritual ibadah?"Contoh lain, misalnya, jika ada pemaksaan dari pemerintah atau kebijakan yang melegalkan perjudian, atau melegalkan tempat-tempat pelacuran dengan berbagai alasan".

Ulama yang mendapatkan gelar 'waroshatul  anbiya' (pewaris Nabi), sudah seharusnya memberikan kepada umat pegangan yang jelas. Jangan sampai umat taat dan mengikuti pemimpin yang melegalkan pelacuran, minum, dan tempat-tempat maksiat masih tetap diikuti, seperti contohnya Ahok. (jj/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Saudara Muslim Rohingya, Hasan Ali, Cerita Dibalik Upaya Penyelamatan Diri Mereka
• Ada Kepentingan Kanan & Kiri, Hasyim Muzadi: NU Harus Kembali Kesemula
• Hartono Ahmad Jaiz: Mereka Siap Merusak Ramadhan
• Pengungsi Muslim Rohingya di Aceh, Mereka Butuh Dakwah dan Pembinaan
• Banyak Konten Pornografi, Menkominfo Berencana Blokir Twitter di Indonesia
• Maksiat Dibiarkan, Pengajian Dilarang, MMI Sebut Ucapan Wapres Politis & Phobia
• Mulianya Gubernur Aceh Memberlakukan Jam Malam Bagi Perempuan
• Aparat dan DPRD Minta Pemda Tutup Tempat Hiburan Selama Ramadhan