JAKARTA (voa-islam) - Paling enak menjadi anggota DPR. Hidupnya tetap nyaman, dibanding rakyat. Di tengah-tengah kehidupan rakyat yang dihimpit berbagai beban kehidupan, akibat kenaikan BBM, justru mereka bertambah menikmati jabatannya sebagai pejabat publik dengan berbagai tunjangan.

 

Seperti dikemukakan oleh pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan dana reses untuk anggota DPR RI terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

 

Uchok menjelaskan pada tahun 2012, anggaran reses DPR dalam bentuk "rangka penyerapan aspirasi DPR" sebesar Rp 539,481.045.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 678.431.305.000. Jadi, alokasi anggaran reses kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000.

 

"Sedangkan alokasi anggaran reses pada tahun ini sebesar Rp994.904.572.000," kata Uchok dalam siaran persnya, Senin (8/12). 

 

Lebih lanjut penggiat demokrasi yang tergabung dalam Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menambahkan dari tahun 2013 ke 2014, ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp 316.471.267.000, atau kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal, sebanyak 44 persen atau sebesar Rp 316,4 milyar. Sedangkan kenaikan alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013, hanya sebesar Rp 138,9 milyar.

 

Kemudian, bila disimulasikan, alokasi anggaran reses sebesar Rp 994,9 milyar dibagi sebanyak 560 orang anggota dewan, maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp 1,7 milyar pertahun.

 

"Setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp 161.510.158 juta pergiatan," tambah Uchok menegaskan.

 

Untuk saat ini, Tinggi dan mahal biaya reses ini hanya akan menambah mubajir anggaran pajak rakyat  ini. Dikatakan mubajir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul.

 

Sebab  kegiatan para wakil rakyat  juga membosankan konstituen, dan  dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional, lantara bagimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Terlebih saat ini DPR tengah dilanda kemelut berkepanjangan.

 

"Akan lebih baik disediakan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla sebuah "ring tinju" saja di DPR agar pertarungan berantem ini, tidak liar, dapat ditonton oleh seluruh rakyat, dan pemerintah Jokowi juga puas adu dombanya," demikian Uchok. [robiawan/