Nasir: Jokowi Harus Bertanggung Jawab atas Maraknya Kekerasan terhadap Mahasiswa

JAKARTA (voa-islam) - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta kepada Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas tindakan aparat polisi yang bertindak represif saat  menangani sejumlah demonstrasi di tanah air. Termasuk demonstrasi kenaikan harga BBM yang memakan korban jiwa di Makassar.

"Polisi itu bukan koboi, tapi pengayom dan pelindung masyarakat. Karena itu Presiden Jokowi selaku atasan langsung kapolri harus bertanggungjawab," cetus Nasir dalam siaran persnya, Jumat (28/11). 

Politisi asal Partai Keadialan Sejahtera (PKS) ini juga mengecam tindakan  aparat polisi yang bertindak lebih mengedepankan kekerasan saat menangani sejumlah aksi unjuk rasa  penolakan kenaikan BBM. 

"Tindakan (polisi) itu menunjukan bahwa gaya militeristik masih kental di korps berbaju coklat tersebut," imbuh Nasir. 

Agar tidak terjadi lagi tindakan represif itu, ia meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi keras dan tegas kepada pimpinan polisi yang bertanggungjawab terhadap pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.

"Seharusnya apapun situasi dan kondisinya polisi tetap melindungi rakyat bukan memukul dan menendang rakyat yang berunjuk rasa. Komisi III sangat kecewa dengan cara polisi menangani pengunjuk rasa," katanya.

Selain itu Nasir juga mengatakan Presiden harus mengevaluasi kepemimpinan Kapolri dikarenakan maraknya sejumlah aksi mahasiswa menentang kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga menunjukkan bahwa polisi masih sangat lemah berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi.

"Sudah saatnya kapolri yang akan datang memprioritasikan pimpinan polri di tingkat polda, polres dan polsek, sosok yanga mampu berbicara dalam "bahasa" masyarakat di mana dia bertugas," pungkas Nasir. [irman/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Seret Jokowi, Pengacara Udar Usul Buat Pansus TransJakarta di DPR
• Jokowi Diminta Keluarkan Surat Larangan Menteri Hadiri Sidang di DPR
• Demo BBM di Makassar Bentrok, 1 Warga Tewas dan Polisi Tembakkan Gas Air Mata Kedalam Mesjid UMI
• Soal Calon Wagub DKI Jakarta, PDIP Ancam Akan Tarik Dukungan Terhadap Ahok
• Dikecewakan Anak Buah Jokowi, Buruh Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional Pada 5 Desember
• Ketua GARDAH: Jika UU Penodaan Agama Dicabut, Negara Kacau Balau
• Fahira Idris Desak Ahok Gratiskan PAUD se-Jakarta
• Peneliti INSISTS: Jika UU Penodaan Agama Dihapus, Proses Sekulerisasi di Kemenag Sudah Berhasil