Jokowi Diminta Keluarkan Surat Larangan Menteri Hadiri Sidang di DPR

JAKARTA (voa-islam) - Presiden Joko Widodo tak cukup dengan pernyataan lisan mencabut larangan menterinya menghadiri undangan rapat dengan DPR. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay meminta Presiden Jokowi mengeluarkan surat pencabutan larangan tersebut. 

"Kemarin pakai surat, sekarang harus ada surat juga dari Seskab," kata Saleh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).

Dasar instruksi Presiden melarang menterinya menghadiri rapat di parlemen mengemuka terjadinya kisruh antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Saleh menilai  pemerintah tidak independen dalam menanggapi dinamika di parlemen. Padahal hal tersebut dapat diselesaikan DPR tanpa campur tangan pemerintah. 

"Pemerintah dinilai tidak independen dalam perbedaan pandangan, surat seperti itu secara langsung berpihak kepada kelompok tertentu," kata Saleh. Apalagi surat larangan tersebut terdapat lambang institusi negara.

"Ada semacam ketidakdilan. Padahal institusi DPR dan presiden setara. Sekarang kan saya melihat di DPR tidak ada masalah," tandas Saleh. [irman/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Demo BBM di Makassar Bentrok, 1 Warga Tewas dan Polisi Tembakkan Gas Air Mata Kedalam Mesjid UMI
• Soal Calon Wagub DKI Jakarta, PDIP Ancam Akan Tarik Dukungan Terhadap Ahok
• Dikecewakan Anak Buah Jokowi, Buruh Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional Pada 5 Desember
• Ketua GARDAH: Jika UU Penodaan Agama Dicabut, Negara Kacau Balau
• Fahira Idris Desak Ahok Gratiskan PAUD se-Jakarta
• Peneliti INSISTS: Jika UU Penodaan Agama Dihapus, Proses Sekulerisasi di Kemenag Sudah Berhasil
• Aksi Brutal Polisi di Musola, MUI : Oknum-oknumnya Harus Diberi Sanksi Sebagai Pelajaran
• Sidang Kasus 'OB' JIS Sudah Ke-17, Ada Apa Dengan Tudingan KPAI?