JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua Mahkamah sekaligus Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Gollkar, Muladi, menyatakan tidak bersedia menjadi Ketua Musyawarah Nasional Golkar tandingan. Dia pun sudah memberi tahu inisiator munas tandingan, Agung Laksono.

"Saya sudah kirim SMS ke Agung Laksono, saya maaf tidak bersedia. Saya apresiatif dengan penunjukkan sebagai ketua, tapi sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya tidak bisa memenuhi permintaan itu," kata Muladi saat konferensi pers di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa, 25 November 2014.

Muladi mengakui tak bisa langsung menolak permintaan kubu Agung Laksono yang memilihnya menjadi Ketua Munas tandingan. "Saudara melihat saya tadi?" ujar dia. "Setelah saya keluar ruangan, saya kirim SMS itu ke Agung Laksono."

Sebelumnya, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. "Kami ambil langkah ini untuk penyelamatan partai," kata Ketua Mahkamah Partai Muladi seusai rapat pleno di kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 26 November 2014.

Menurut Muladi, kepengurusan Aburizal diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai. Presidium diketuai oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium beranggotakan delapan calon Ketua Umum Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorris Raweay, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir.

Memang, tokoh-tokoh yang sekarang ini menjadi penentang Aburizal Bakrie, mempunyai obsesi kekuasaan. Dengan Golkar tetap berada di tangan Aburizal Bakrie, menjadi kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi, bukan hanya mereka tidak mendapatkan kekuasaan, tapi mungkin hidup mereka menjadi 'pahit' alias seret.

Golkar sejarahnya tidak pernah menjadi kekuatan oposisi, dan selalu berada dalam kekuasaan, sejak zaman Soeharto. Tapi, sekarang ini ingin membangun paradigma baru diluar pemerintahan baru, sebagai oposisi. Inilah yang tidak disukai tokoh-tokoh yang sekarang ingin mendepak Aburizal Bakrie. (jj/dbs/voa-islam.com)