Demi Jokowi Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk Pragmatis & Tidak Konsisten

JAKARTA (voa-islam.com) - Sangat menarik bicara pakar politik saat ini, terutama soal pemilu. Munculnya para pengamat politik bak jamur di musim hujan. Tulisan ini sebaenarnya sebuah otokritik bagi salah seorang pakar politik yang saat ini sedang membabi buta mengkritsi soal Survei dan juga soal pasangan Capres. Perlu disampaikan pula atau patut dicatat bahwa tulisan tim PorosVoa-islam ini dihimpun secara khusus dan tidak berpihak kemana-mana.

Tapi kami melihat ada yang aneh dengan salah seorang yang melegitimasi dirinya pakar psikologi politik dari sebuah universitas ternama. Kami sempat bertanya juga kejumlah tokoh psikologi dan dia melihat orang ini katanya “sedang bermain”.

Baiklah kami sampaikan saja pakar ini adalah yang mengatakan “Ternyata Sifat Megalomania Prabowo Tak Bisa Disembuhkan” Pernyataan ini menarik bagi kami, karena Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, kami sebut saja Hamdi Muluk ini juga pernah menghajar Joko Widodo dengan mengatakan Jokowi Bertendensi Memecah-belah Partai dan Kader PDIP, saat itu sontak sang Sekjen Tjahjo Kumolo berkomentar : “Maksud profesor Hamdi Muluk yang saya tahu seorang intelektual yang mempunyai prinsip dan integritas.

Kok jadinya begitu pandangannya? Disayangkan memang, tapi biarlah masyarakat yang menilainya,” kata Tjahjo. Jokowi, ujar Tjahjo, adalah kader yang baik. Seorang kader yang konsisten. “Beliau bisa bagi waktu untuk tugas utama sebagai Gubernur DKI dan hari libur, sepanjang tidak ada kegiatan di Jakarta, beliau menyisihkan waktu untuk melaksanakan tugas partai,” ujar Tjahjo. “

Ini patut ditiru oleh siapapun kader partai dan dipahami para pengamat, bukannya memecah belah partai dan kadernya,” pungkas Tjahjo Kumolo. (Bisa disimak lengkapnya: Minggu, 2 Maret 2014 00:08 WIB cek http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/02/pdip-pendapat-profesor-hamdi-muluk-soal-jokowi-bertendensi-memecah-belah-partai-dan-kader)

Namun yang Hamdi Muluk tuduhkan ke Prabowo adalah kepribadian Prabowo grandiose dalam diri seseorang yang ambisius tak bisa disembuhkan. Kepribadian tersebut berciri-ciri suka memberikan penilaian berlebihan atas diri sendiri, suka pamer kekuasaan, dan memiliki hasrat kuasa superioritas yang akut atau disebut pula megalomania. “Bila sudah tertanam dari dirinya sejak kecil. Tak akan bisa berubah,” kata Hamdi saat dihubungi, Kamis, 24 Juli 2014 di lansir Tempo.

(http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595428/Sifat-Megalomania-Prabowo-Tak-Bisa-Disembuhkan).

Dari dua pandangan diatas layaklah kiranya kita soroti siapa Hamdi Muluk ini, pengamatkah atau dia pendukung siapa.

Mari simak lagi dia pernah juga menuduh Jokowi sebagai opemimpin serba nanggung: Hamdi Muluk: Jokowi itu Pemimpin Serba Nanggung dimuat RMOL Rabu, 26 Februari 2014 , 19:38:00 WIB Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dipandang belum layak memimpin Indonesia. Pasalnya, kader PDI Perjuangan itu belum lolosLeadership Pass Way. “Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat,” jelas pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk saat diskusi Inilah Demokrasi “Mencari Tokoh Pesaing Jokowi” di Cafe Soeltan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

Leadership Pass Way (LPW) di negeri ini diakui Hamdi memang masih banyak masalah terutama di jalur publik atau politik. LPW yang tertib, menurut Hamdi, hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat. lengkapnya tulisan ini silakan buka

(http://politik.rmol.co/read/2014/02/26/145380/Hamdi-Muluk:-Jokowi-itu-Pemimpin-Serba-Nanggung-)

Menyebut Jokowi serba nanggung dan Prabowo adalah pemilik kepribadian orang megalomania “Kayak baron di Eropa.” Jadi dimata dia pemimpin RI tidak ada yang layak. Pakar satu ini memang hebat juga menuduh dua calon pemimpin itu dengan pisau otak bedah dia secara bombastis. Dia harusanya juga ikut dalam tim dokter pemerika saat KPU seleksi Capres, jangan teriak diluar, atau karena dia memang tidak kepilih. “Hamdi itu memang begitu,“ kata sumber kami di Fakultas Psykologi UI yang enggan disebutkan namanya.

Penelusuran kami tidak berhenti kami juga menemukan dalam link Jusuf Kalla. Info bahwa Pakar Psikologi Politik, Prof Hamdi Muluk pernah menilai duet ideal bagi Joko Widodo adalah dengan Jusuf Kalla, karena akan saling melengkapi, berani dan tegas dalam mengambil keputusan. “Memang harus ada kecocokan satu sama lain antara capres dan cawapres, meski tugas dan fungsi wapres itu tidak diatur dalam UU. Seperti SBY-JK, seolah ada matahari kembar.

Istilah ini muncul karena Presiden SBY tidak tegas dan tidak berani mengambil keputusan, sehingga kemudian diambil-alih oleh JK. Dan JK mampu memanfaatkan peluang itu”, kata Hamdi Muluk dalam diskusi “Cawapres ideal 2014″ di gedung Senayan Jakarta, Kamis (24/04). Untuk lengkapnya silakan

(http://jusufkalla.info/archives/2014/04/25/hamdi-muluk-jokowi-jk-pasangan-ideal/ dia pindah pikiran katanya jokwi jk pasangan ideal Friday, 25 April 2014 http://jusufkalla.info/archives/2014/04/25/hamdi-muluk-jokowi-jk-pasangan-ideal/) dengan beda pandangan dia jelas konsistensinya harus dipertanyakan sebab sebelumnya Hamdi di 13 Maret 2014 disitus pemilik Fadjroel Rachman Pedomannews.com dalam lamannya Hamdi mengatakan bahwa Jokowi belum layak memimpin Indonesia 2014. ( http://www.pedomannews.com/pilkada-dki-2012/politik-hukum-dan-keamanan/27464-2014-hamdi-muluk-jokowi-belum-layak-memimpin-indonesia 2014,

Hamdi Muluk: Jokowi Belum Layak Memimpin Indonesia Kamis, 13 Maret 2014 21:15 WIB tulisan ini sudah Dibaca: 1049 kira-kira isi beritanya: Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dinilai masih belum layak untuk memimpin Indonesia. Pasalnya, kader PDI Perjuangan yang akrab disapa Jokowi ini masih belum mempunyai platform untuk perubahan Indonesia ke depan.

Demikian disampaikan Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam acara launching rilis telesurvei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) dengan tema 2014: Perubahan Lanskap Politik dan Ekonomi Indonesia di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (13/3). “Sekarang kita tidak bisa menilai Jokowi. Apa yang bisa kita nilai dari Jokowi. Apa platformnya untuk Indonesia ke depan?,” ujar Hamdi.

Tim Voa-Islam juga menemukan siapa Hamdi Muluk yang tiba-tiba bisa komentar soal Quick Count kami menyebutkannya sebagai runutan dia aktif dalam hitung cepat ini karena dia sempat dipakai kedalam tim konvensi Demokrat yang gagal itu. ada keluhan atau semacam Curhat Hamdi Muluk Mundur dari Komite Audit Survei Konvensi Demokrat ini terjadi Senin, 13 Januari 2014 | 07:51 WIB, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat terus melalui jalan terjal. Setelah dicibir karena dianggap tak transparan, kini internal komite mulai rontok.

Pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengundurkan diri dari anggota Komite Audit Survei Konvensi Demokrat. Hamdi menjelaskan, pada awalnya, ia diminta komite untuk masuk menjadi anggota komite untuk mengaudit survei dalam Konvensi Demokrat.

Ia mengaku tertarik dan memutuskan menerima tawaran setelah diyakinkan oleh beberapa anggota komite dari eksternal Partai Demokrat, salah satunya adalah Effendi Ghazali, yang tak lain sahabat sesama akademisi UI. “Waktu itu mereka meyakinkan saya. Katanya konvensi ini bagus, bisa mengurangi oligarki politik, saya suka, dan akhirnya menerima,” kata Hamdi, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/1/2014) malam.

Lengkapnya silakan simak intinya http://nasional.kompas.com/read/2014/01/13/0751480/.Curhat.Hamdi.Muluk.Mundur.dari.Komite.Audit.Survei.Konvensi.Demokrat

Dan dia akhirnya minggat juga dari konvensi Demokrat yang tidak menghasilkan apa-apa itu. Rupanya dari komite audit surveilah Hamdi bikin dan bergerak soal audit survey. Sampai akhirnya Ia muncul dan bermain dalam wacana soal hitung cepat.

Silakan simak Hamdi Muluk:

Survei Abal-abal untuk Pengaruhi Suara Mengambang http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/09/hamdi-muluk-survei-abal-abal-untuk-pengaruhi-suara-mengambang

Isinya sebagian adalah : Selama penyelenggaraan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) banyak beredar hasil survei di kalangan masyarakat.

Bahkan, tak jarang, hasil survei satu lembaga dengan lembagasurvei lainnya sangat jauh berbeda hasilnya. Mencuatnya dugaan adanya hasil survei pesanan pun tak terhindarkan.

Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk menyatakan, untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan atau hasil survei abal-abal, maka perlu adanya standardisasi bagi lembaga survei. Baik Standardisasi metodologi survei, standardisasi sampling, dan lainnya. “Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) harusnya punya semacam standardisasi. Kemudian, punya standardisasi metodologi,” kata Hamdi Muluk dalam diskusi Persepi bersama media di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Saat ini, Hamdi menegaskan, ada gejala di masyarakat atas menjamurnya hasil survei atau lembaga survei ‘abal-abal’. Menjamurnya lembaga survei seperti ini didorong oleh kondisi atau kepentingan politik yang beragam di Pemilu. Termasuk, untuk memenangkan kandidat presiden tertentu. Atau, katanya lagi, hasil lembaga survei pesanan atau abal-abal ini dimaksudkan untuk memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang.

Dia juga mengatakan : Hamdi Muluk: Perlu UU Lembaga Survei SELASA, 22 JULI 2014 | 13:52 WIB http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/22/269594901/Hamdi-Muluk-Perlu-UU-Lembaga-Survei

Silakan simak isinya: Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan perlu ada undang-undang yang mengatur lembaga survei.

“Supaya orang tidak punya keinginan untuk sekadar main-main (membuat survei),” ujar Hamdi saat dihubungiTempo, Selasa, 22 Juli 2014.

Menurut Hamdi, dengan adanya undang-undang yang mengatur lembaga survei di Indonesia, maka akan membuat orang-orang yang ingin membuat survei abal-abal menjadi takut untuk dipidanakan. “Mungkin hanya bisa (dipidanakan) kalau melanggar UU,” ujar Hamdi yang juga pakar psikologi politik Universitas Indonesia ini.

Selama ini, menurut Hamdi, sanksi terberat bagi lembaga survei adalah sanksi sosial. Artinya, dengan adanya audit dari Persepi untuk membuktikan lembaga survei mana yang tak kredibel, maka masyarakat akan menilai dan menganggap lembaga survei atau orang-orang di baliknya tak bisa dipercayai.

Untuk ini bolehkan kita kasih like bagi om Hamdi ini, namun saat dia sebagai pengamat berpihak kita laik juga dipertanyakan misalnya dengan tulisan Hamdi di kompas Prof Hamdi Muluk: Pemenang Pilpres Sudah Pasti Kami kaget juga dengan keberanian Prof Hamdi Muluk di tulisannya berjudul “Jangan Bunuh Hitung Cepat” yang dimuat di halaman opini “Kompas” Selasa 15 Juli 2014.

Dalam tulisannya tersebut, dia mengatakan bahwa Hasil Pilpres 9 Juli 2014 dari hasil hitung cepat sebenarnya sudah pasti ,kecuali dimanipulasi. Maksudnya tentu Jokowi-JK lah pemenangnya. Ini jelas ada beberpa pernyataan menjelekan Jokowi namun menulis dukung Jokowi – JK. Kini Hamdi yang Ketua Dewan Etik Persepi juga banyak menyarankan masyarakat melihat rekam jejak lembaga survei.

Termasuk orang-orang di belakangnya yang sudah diakui kredibilitasnya. Dalam kaitan ini, Hamdi meminta masyarakat luas agar mendorong KPU melakukan audit pada lembaga survei yang melakukan quick count. Khususnya yang hasilnya jauh berbeda dengan banyak lembaga survei kebanyakan. “KPU juga harus mengambil peran dan tidak boleh diam. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang jelas,” katanya. Hamdi tidak paham kenapa diserahkan ke KPU, padahal KPU tidak punya hak untuk intervensi lembaga survey atau lembaga hitung cepat juga.

Dalam forum KPU dengan sejumlah lembaga survey KPU jelas-jelas menolak kalau KPU harus kerja untuk audit lembaga lemabga tersebut. Memang lembaga itu sebenarnya mengawal demokrasi, tapi kenapa Persepi mengadakan audit pada lembaga-lembaga survey itu? Harusnya yang audit itu yang independen dan dibuat terpisah baik dari KPU atau asosisi, bukan yang sekarang malah oleh asosiasi auditnya. Inikan absurd.

Sebab jelas bisa saja asosiasinya itu ada sentiment kepihak-yang tidak ia dukung. Nah lantas maksudnya Persepsi kemarin apa kan tidak berpengaruh juga toh… Soalnya keputusan KPU juga kini yang menang salah satu capres tetap belum bisa disahkan dan akan menunggu hasil MK. Lalu apakah para asosiasi itu juga independen? Kami mengira saat ini khususnya dalam Pilpres 2014 ini tidak ada yang independen.

Pun demikian para pengamat bisa plintat plitut dan bicara serang menyerang setelah “wani piro” bisa beralih…contohnya sangat banyak kalau dilihat dari analisanya loncat-loncat analisanya. Kasian. [aendra/adivammar/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Umar Abduh : Pilpres Curang Prabowo Unggul 54%, Fakta Ditangan TNI Dan Polri
• Menang Karena Curang Akan Jadi Bom Waktu
• Kasus Pidana Endang Mulyani Istri Husni Ketua KPU
• Antisipasi Skenario Chaos 'Kubu Merah' (5): Ada 'Ketegangan' yang Diciptakan di 6 Kota
• Duh, Jokowi Sudah Teken Kontrak Terkait Freeport Sebelum Pilpres?
• Islamophobia, Lasro Marbun Ketua Disdik DKI Keluarkan Aturan Baju Betawi
• Akui Baha'i, Menteri Agama Lukman Ingin Cari Muka ke Capres Jokowi
• Islamophobia, Tim Jokowi Akan Hapus Aturan Rumah Ibadah