Koalisi Transaksi Pilpres 2014

Oleh : Abu Rasyidah (Pemerhati Sosial Politik Indonesia)

Akhirnya terbaca koalisi partai menuju pilpres 2014. Berlabuhnya Hanura ke PDIP per 17 Mei 2014 semakin memperjelas peta konstelasi koalisi. Meski belum secara resmi pula Golkar menetapkan pilihan koalisinya tapi signal menunjukkan partai pohon beringin ini diduga kuat merapat ke PDI-P.Tetapi, akhirnya Golkar mendukung Prabowo.

Pasca kecewa ditolak oleh elite PDIP saat bertemu dengan Mega dan Jokowi yang menjadikan ARB sebagai cawapres. Apalagi Akbar Tanjung sebagai orang kuat di Golkar mengapresiasi positip terhadap kemungkinan koalisi Golkar-PDIP. Peta lainnya adalah statement Edhie Baskoro sebagai sekjen Demokrat tentang 5 opsi koalisi partainya. Dan kemungkinan besar Demokrat akan memilih opsi yang kelima yakni akan menjadi penonton dalam arena kontestasi capres cawapres mendatang. Ini sesuai dengan gaya politik Demokrat yang direpresentasikan oleh pembinanya SBY yakni "Politik Jaim (Jaga Image)".

Sehingga secara praktis, kemungkinan kekuatan koalisi dibagi menjadi 2 poros. Pertama, PDIP bersama dengan Golkar, PKB, Nasdem dan Hanura mengusung Jokowi. Kedua, Gerindra bersama dengan PAN, PPP dan PKS mengusung Prabowo. Dan sekali lagi Demokrat akan berada di luar poros tersebut.

Ini barangkali dianggap sebagai pilihan sikap politik yang elegan di tengah masifnya mengusung capres sendiri melalui konvensi. Sikap netral terhadap poros koalisi juga merupakan bentuk integritas menjaga kewibawaan konvensi beserta capres yang dihasilkannya. Yakni Dahlan Iskan sebagai capres hasil konvensi dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibanding yang lain.

Pilihan politik netral Demokrat bisa jadi sebagai sebuah pilihan pragmatis untuk mencari posisi aman di tengah kompetisi ketat 2 poros koalisi. Dan demi menjaga keamanan atas kelemahan-kelemahan berlangsungnya kebijakan politik selama 2 periode kepimpinan di bawah SBY yang potensial diungkap ke depan.

Di antaranya Wisma Hambalang dan Kasus Century. Setelah sebelumnya semuanya hampir terlibat pada Kasus BLBI yang telah merugikan ribuan triliun duit rakyat buah hasil sindikasi antara penguasa dan para konglomerat hitam yang sangat berharap perlindungan terhadap penguasa hasil pilpres mendatang. Dengan cara ditutupnya kasus itu (baca BLBI) hilang dan raib ditelan bumi. Langkah abstain Demokrat juga lagi dipertimbangkan oleh Golkar. Untuk menutupi kesan terlibat dalam politik transaksi koalisi.

Dibanding dengan proses mengusung capres maka mencari pasangan cawapres lebih sulit. Kesan sulitnya pengukuhan cawapres karena dinamika pembahasan di dalam internal koalisi. Ukuran paling utama di antara parameter yang lain adalah seberapa tingkat elektabilitas cawapres yang disandingkan mampu mengatrol pasangannya. Meski wacana pasangan capres cawapres masing-masing koalisi sempat muncul di media. Seperti Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Tetapi semuanya akan terlihat jelas sejak pendaftaran mulai tanggal 18 Mei.

Walaupun Jokowi dan Megawati memastikan bahwa tidak ada politik transaksi di dalam koalisi yang dibangun. Termasuk yang disinyalir atas koalisi Prabowo-Hatta. Tetapi menjadi sebuah keniscayaan dalam praktek politik praktis saat ini terjadinya bargaining of power (tawar menawar kekuasaan). Ke depan model bargaining of power yang menyeruak ke permukaan adalah bargaining dalam penyusunan produk legislasi sebagai legitimasi kekuasaan bagi para penguasa dan para sponsornya.

Pembentukan koalisi dalam konteks sistem politik Demokrasi adalah upaya membangun kekuatan di dalam parlemen maupun kabinet yang menjadi kunci untuk mengendalikan kebijakan politik. Dan fokus pembahasan koalisi menuju pilpres Juli mendatang saat ini adalah memformulasikan pasangan capres cawapres yang mampu mendulang suara terbesar. Dalam konteks logika politik maka pilihan suara pemilih pada pileg tidak linear dengan pada saat pilpres.

Karena dalam pilpres mendatang apalagi dengan floating mass (massa mengambang) yang besar para pemilih kebanyakan tidak lagi memperhatikan siapa parpol yang mengusung. Melainkan bagaimana sosok capres cawapres yang akan dipilih. Di sinilah rekayasa politik sosok capres cawapres akan sangat menentukan seberapa tingkat elektabilitasnya. Yang berujung pada keberhasilan pilihan suaranya.

Dan rekayasa politik pencitraan capres menjadi faktor utama dibanding dengan cawapresnya. Kemudian baru rekayasa politik keduanya sebagai sebuah kombinasi capres cawapres. Setelah berhasil maka sesungguhnya keberhasilan itu adalah keberhasilan koalisi yang akan menentukan performance kabinet. Disinilah pembahasan internal koalisi sangat menentukan siapa menduduki posisi apa.

Dengan melihat besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg, parpol, capres, cawapres beserta para sponsornya. Sebagaimana yang sempat disitir oleh kalangan internal parlemen sendiri diantaranya Bambang Soesatyo, Ramadhan Pohan dan Marzuki Ali. Sulit rasanya menerima kebenaran bahwa kabinet yang dibangun termasuk keputusan politik di dalam parlemen tidak terjadi politik transaksi.

Bagaimanapun politik transaksi menjadi sebuah habit buah implikasi politik praktis dalam bingkai Demokrasi. Tinggal nampak secara vulgar atau transparan. Statement yang menyatakan bahwa tidak adanya politik transaksi dalam koalisi adalah merupakan bentuk kebohongan publik dan kader partai. Ujung dari politik transaksi adalah sharing of power (bagi-bagi kekuasaan).

Apalagi terdapat info biaya yang dikeluarkan untuk pencapresan sekitar 10 triliun rupiah. Dan dari setiap pergantian rezim penguasa pemandangan yang umum terjadi adalah retorika laporan keberhasilan kebijakan pembangunan untuk menutupi kebobrokan. Diikuti kemudian oleh sederetan para pejabat beserta wakil rakyat yang dijebloskan ke dalam hotel prodeo.

Perlu konstruksi sistemik untuk mengubah perilaku politik transaksi berbuah bagi-bagi kekuasaan. Kearah sebuah kontruksi yang dibangun di atas 2 pilar pokok.

Pertama, menempatkan politik sebagai aktifitas mengurus rakyat sepenuhnya oleh penguasa dengan menggunakan referensi aturan komprehensif yang datang dari Sang Empunya otoritas manusia dan alam semesta –Allah Azza Wa Jalla. Aturan yang jauh dari intervensi kepentingan manusia karena tidak lahir dari produk bargaining of power. Bisa diuji melalui metodologi interpretasi yang jamak di kalangan para faqih fiddin. Dan dalam sebuah kesatuan sistem tidak terpisah antara aturan dan sistem yang menjalankan aturan. Yakni syariah dan khilafah. Serta dakwah dan jihad sebagai sistem penopangnya.

Kedua, memahami politik sebagai aktifitas kontrol terhadap penguasa dalam bentuk koreksi tanpa pretensi apapun. Semata-mata karena dorongan keimanan untuk mengembalikan penguasa kepada koridor aturan main yang benar. Yakni aturan yang memuat ketentuan sistem kehidupan semua aspek.

Tinggal memilih mana di antara sistem kehidupan yang datang dari Tuhan Pencipta manusia dan alam semesta paripurna menjelaskan semua aspek. Dan Allah Subhanahu Wa Taalla telah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia paling sempurna sebagaimana di QS Al-Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku, dan Aku ridha Islam sebagai agama bagimu sekalian”. Jadi pilar yang pertama adalah politik yang dilakukan oleh penguasa. Sedang pilar kedua adalah politik yang dilakukan oleh masyarakat termasuk partai politik. Bukan seperti saat ini dimana partai politik menjadi bagian dari penguasa yang ikut menentukan kebijakan negara. Tidak jelas kapan sebagai bagian dari parpol dan kapan sebagai bagian dari penguasa. Penting direnungkan Sabda Rasullullah SAW : “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya”. (HR al-Bukhari). Wallahu a’lam bis showab.