Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan lahan di Lokalisasi Dolly disulap menjadi fasilitas umum (fasum) usai penutupan yang direncanakan sebelum bulan puasa tahun ini, agar bisa dimanfaatkan warga bersama keluarga. "Fasilitas umum seperti masjid besar dan taman atau apapun itu, asalkan sangat berguna bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Senin (28/4).

Namun secara prinsip, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik wewenang terhadap penutupan lokalisasi terbesar di Indonesia itu.

Penutupan Lokalisasi Dolly sudah dijadwalkan 19 Juni 2014 atau sekitar 10 hari menjelang 1 Ramadhan. Itu setelah Pakde Karwo berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Dari hasil koordinasi sudah diputuskan bahwa Lokalisasi Dolly dipastikan tutup 19 Juni. Jadi, sebelum Puasa sudah tidak ada aktifitas lagi di sana," ucapnya.

Kepastian waktu penutupan berdasarkan pertimbangan matang dari Pemprov dan Pemkot, termasuk menyiapkan segalanya, baik keperluan teknis maupun nonteknis. Dalam rentang waktu selama tiga bulan ini akan disiapkan penghuninya, termasuk pemilik wisma. Penghuni akan dibekali keterampilan, sedangkan pemilik akan diajak bicara menyangkut keberlangsungan wismanya. "Pemprov siap memfasilitasi apa yang diminta Pemkot Surabaya. Apakah menyangkut dana atau pelatihan para wanita tuna susila (WTS), termasuk kemudahan dalam pembelian wisma milik mucikari," kata Pakde Karwo.

Meski awalnya diakui sulit menutup karena banyak pemodal besar atau mucikari yang memiliki wisma, namun Pakde Karwo juga mengaku sudah mendapat laporan dari Pemkot bahwa kendala tersebut perlahan mulai teratasi.

Upaya penutupan ini karena Pemprov maupun Pemkot melihat gejala sosial terhadap WTS sudah sangat memprihatinkan. Mereka rata-rata tercekik utang dengan mucikari, sehingga tidak bisa lepas. "Ke depan mereka diberi modal agar bisa berbisnis. Pemkot sudah menyiapkan skemanya. Bila perlu, Bank UMKM dikerahkan memberi kredit," ujar mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Sedangkan, menanggapi unjuk rasa menentang penutupan Lokalisasi Dolly, orang nomor satu di Jatim itu menghargainya. Hanya saja, program melawan kemaksiatan harus diperjuangkan, salah satunya dengan menutup lokalisasi.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tak berencana memulangkan para WTS, namun melakukan rekondisi terhadap mereka. "Tidak ada yang dipulangkan. Semuanya dibekali pelatihan dan keterampilan dengan harapan bekerja mandiri," tuturnya.| ANT/FLES

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan lahan di Lokalisasi Dolly disulap menjadi fasilitas umum (fasum) usai penutupan yang direncanakan sebelum bulan puasa tahun ini, agar bisa dimanfaatkan warga bersama keluarga. "Fasilitas umum seperti masjid besar dan taman atau apapun itu, asalkan sangat berguna bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Senin (28/4).

Namun secara prinsip, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik wewenang terhadap penutupan lokalisasi terbesar di Indonesia itu.

Penutupan Lokalisasi Dolly sudah dijadwalkan 19 Juni 2014 atau sekitar 10 hari menjelang 1 Ramadhan. Itu setelah Pakde Karwo berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Dari hasil koordinasi sudah diputuskan bahwa Lokalisasi Dolly dipastikan tutup 19 Juni. Jadi, sebelum Puasa sudah tidak ada aktifitas lagi di sana," ucapnya.

Kepastian waktu penutupan berdasarkan pertimbangan matang dari Pemprov dan Pemkot, termasuk menyiapkan segalanya, baik keperluan teknis maupun nonteknis. Dalam rentang waktu selama tiga bulan ini akan disiapkan penghuninya, termasuk pemilik wisma. Penghuni akan dibekali keterampilan, sedangkan pemilik akan diajak bicara menyangkut keberlangsungan wismanya. "Pemprov siap memfasilitasi apa yang diminta Pemkot Surabaya. Apakah menyangkut dana atau pelatihan para wanita tuna susila (WTS), termasuk kemudahan dalam pembelian wisma milik mucikari," kata Pakde Karwo.

Meski awalnya diakui sulit menutup karena banyak pemodal besar atau mucikari yang memiliki wisma, namun Pakde Karwo juga mengaku sudah mendapat laporan dari Pemkot bahwa kendala tersebut perlahan mulai teratasi.

Upaya penutupan ini karena Pemprov maupun Pemkot melihat gejala sosial terhadap WTS sudah sangat memprihatinkan. Mereka rata-rata tercekik utang dengan mucikari, sehingga tidak bisa lepas. "Ke depan mereka diberi modal agar bisa berbisnis. Pemkot sudah menyiapkan skemanya. Bila perlu, Bank UMKM dikerahkan memberi kredit," ujar mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Sedangkan, menanggapi unjuk rasa menentang penutupan Lokalisasi Dolly, orang nomor satu di Jatim itu menghargainya. Hanya saja, program melawan kemaksiatan harus diperjuangkan, salah satunya dengan menutup lokalisasi.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tak berencana memulangkan para WTS, namun melakukan rekondisi terhadap mereka. "Tidak ada yang dipulangkan. Semuanya dibekali pelatihan dan keterampilan dengan harapan bekerja mandiri," tuturnya.| ANT/FLES