Brain Washing Terawan yang Tertawan Neoliberal

Oleh: dr. Agnes Ummu Afifah

(Dokter Umum Klinik Perusahaan Swasta di Probolinggo)

Kontroversi kasus dugaan pelanggaran etik oleh seorang dokter militer Mayor Jenderal TNI dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad masih terus menjadi perbincangan hangat media.

Perkembangan terakhir kasus ini menyebutkan bahwa Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menunda pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang menjatuhkan sanksi terhadap kepala Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto ini (Kompas.com, 9 April 2018).

Sebelumnya dikabarkan bahwa MKEK telah merekomendasikan pemberian sanksi terhadap sang dokter karena dianggap melanggar kode etik. Pelanggaran yang dimaksud terkait dengan metode terapi yang dilakukan terhadap pasiennya.

Metode Digital Substraction Angiography (DSA) yang memang dikenal sebagai metode diagnostik dalam dunia medis, digunakan sebagai metode terapi yang populer di masyarakat dengan istilah Brain Washing (cuci otak). Dari sinilah kemudian muncul kontroversi. Dokter Terawan yang dikenal dengan sebutan dokter "cuci otak" ini dianggap telah melanggar setidaknya dua pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

"Kami tidak mempersoalkan DSA, tapi sumpah dokter dan kode etik yang dilanggar", ungkap Ketua MKEK dr. Prijo Pratomo Sp. Rad.

Dokter Prijo menyebut bahwa dr. Terawan telah melanggar pasal empat dan enam KODEKI. Pada pasal empat tertulis "Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri". Beliau menilai bahwa dr. Terawan tidak mentaati itu karena telah mengiklankan diri.

Sementara pasal enam berbunyi "Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat".

Sebenarnya dr. Terawan telah lulus gelar doktoral di Universitas Hasanuddin tahun 2016 dengan disertasi berjudul "Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, dan Fungsi Motorik pada Pasien dengan Stroke Iskemik Kronis" dengan promotor dekan FK Unhas yakni Prof Irawan Yusuf, PhD.

Namun menurut dr. Prijo, temuan hasil penelitian akademik yang akan diterapkan pada pasien harus melalui serangkaian uji hingga layak sesuai standar profesi kedokteran. Bukan berarti yang sudah ilmiah secara akademik, lantas ilmiah secara medis.

"Ada serangkaian uji klinis lewat multisenter, pada hewan, in vitro, in vivo. Tahapan-tahapan seperti itu harus ditempuh" imbuh dr. Prijo.

Reaksi masyarakat terutama yang pernah menjadi pasien dr. Terawan terkesan sangat bertentangan dengan penilaian MKEK. Kesan positif disampaikan melalui "testimoni" masyarakat yang merasa telah diselamatkan nyawanya melalui tangan ajaib dokter yang pernah menjadi tim dokter kepresidenan ini.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembelaan juga datang dari para pejabat dan elit politik negeri ini. Meski mengakui bahwa mereka tidak cukup kompeten untuk memutuskan adanya dasar ilmiah atau tidak dari metode DSA tersebut, tetapi hasil yang dirasakan setelah menjalaninya menjadi alasan kuat untuk membela sang dokter.

Mereka meminta pihak IDI untuk kembali mempertimbangkan dengan lebih mendalam sebuah "penemuan" yang bisa saja menjadi titik awal perkembangan kedokteran Indonesia bahkan dunia.

Kasus dr. Terawan sebenarnya serupa dengan kasus Warsito sang penemu rompi antikanker tahun 2000 lalu. Awalnya keduanya dianggap berhasil menemukan trobosan baru di bidang medis, pasien mulai mempercayai penemuan mereka dan datang untuk berobat dengan harapan besar untuk sembuh atau setidaknya meringankan sakitnya.

Tetapi selanjutnya penemuan ini tersandung karena metode mereka belum diuji secara klinis. Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr. Budi Wiweko beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa uji klinis adalah riset khusus untuk memastikan bahwa suatu alat atau terapi kesehatan aman dan efektif (m.detik.com, 5 april 2018).

"Inovasi di bidang kedokteran memang aturannya lebih ketat dibanding di bidang teknologi karena bidang kesehatan berhubungan dengan nyawa manusia. Di bidang kesehatan nggak bisa seorang peneliti bilang sudah bisa menciptakan alkes dan obat kenapa kok dokter nggak pakai. Nggak bisa, karena ada yang namanya uji klinis," papar dr. Iko.

Kejadian berulang ini seharusnya bisa menjadi evaluasi pemerintah khususnya departemen terkait, bahwa penemuan yang berpotensi menjadi terobosan baru bidang kedokteran ini selalu terhambat hal yang sama, yaitu pengujian klinis.

Tentu bukan penjegalan atau sanksi yang harus diterima sang ilmuwan penemu inovasi, melainkan dukungan penuh untuk mengembangkan penemuannya hingga dinilai layak, aman, dan efektif untuk diterapkan pada pasien. Karena masalah kesehatan tidak bersifat statis dan stagnan, melainkan terus berkembang mengikuti perkembangan pola hidup manusia.

Hal ini menuntut adanya dinamika dan pengembangan-pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran, baik dalam metode diagnostik maupun terapi. Pakar kedokteran harus mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru, tidak sekedar berkutat pada ilmu yang sudah puluhan tahun tersimpan dalam teks book.

Namun rupanya dukungan ini tidak pernah dilakukan. Kalaupun ada, tidak sepenuhnya mampu memfasilitasi penelitian terhadap penemuan para ilmuwan negeri ini, hingga benar-benar tuntas dan dapat diaplikasikan. Bahkan, pernah terjadi suatu penemuan dalam bidang transportasi oleh pelajar sekolah yang diklaim telah difasilitasi untuk dikembangkan, ujung-ujungnya hanya dijadikan alat kampanye elit politik.

Miris dan menyedihkan, tidak sedikit "orang pintar" atau bisa disebut ilmuwan asli negeri ini, yang penemuannya justru diterima dan didukung penuh untuk dikembangkan di negara tetangga. Hasilnya tentu akan dinikmati oleh negeri asing. Orang asli Indonesia yang pintar, namun rakyat negara lain yang menikmati kepintarannya.

Senantiasa berulang bahwa negara tidak mendukung bahkan cenderung abai terhadap penemuan baru seperti ini. Untuk melaksanakan penelitian hingga tuntas tentu tidak terlepas dari dana yang sangat besar dan berbagai fasilitas penunjang. Apabila negara berkomitmen mendukungnya penuh, maka harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit.

Sementara hasil dari penelitian belum tentu sesuai dengan hipotesis, ada kemungkinan penemuan tersebut berujung gagal dan tidak layak diaplikasikan. Anggaran yang besar dengan hasil yang masih ada kemungkinan gagal ini rupanya dinilai sebagai suatu kerugian besar bagi negara. Tidak lagi mempedulikan bahwa penelitian ini semata-mata bertujuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi neoliberalisme yang dianut negeri ini. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas, ekspansi modal, dan globalisasi. Negara harus mengurangi secara signifikan campur tangannya (deregulasi dan debirokratisasi) dalam aktivitas ekonomi rakyat.

Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berfikir dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi. Disinilah neoliberalisme menjadi petaka bagi masyarakat, karena hanya akan menguntungkan pihak pemilik modal. Masyarakat bahkan negara harus tunduk pada kemauan pemilik modal.

Segala program yang hendak dijalankan negara tidak serta merta bisa langsung dikerjakan tanpa campur tangan pemilik modal. Sementara para pemilik modal hanya bersedia melakukan kegiatan ekonomi dengan orientasi untung-rugi saja, mengabaikan sisi manfaat-mudaratnya bagi masyarakat.

Sehingga dengan mudah bisa dipahami bahwa negara tidak akan pernah mendukung untuk memfasilitasi penelitian terhadap berbagai penemuan anak bangsa, jika dengannya harus menanggung kerugian. Meski dengan pengabaian ini, kesehatan masyarakat dan kecerdasan ilmuwan dari rakyatnya sendiri yang jadi korban. Wallahu'alam. [syahid/voa-islam.com]